jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sangat menyesalkan penundaan pengumuman hasil seleksi PPPK 2022.
Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri, penundaan pengumuman hasil seleksi ASN PPPK. Penundaan yang berkali-kali ini mengecewakan guru karena sudah menunggu lama.
BACA JUGA: Pengumuman Molor Tanpa Batas, 1 Juta PPPK Guru Program Siapa? Bukan Mas Nadiem
Banyak di antara mereka sudah dipecat oleh yayasan karena gurunya ikut seleksi PPPK. Panselnas tak kunjung membuat pengumuman bagaimana kelanjutan nasib mereka.
"Kinerja Panselnas yang berasal dari unsur KemenPAN-RB, BKN, Kemendikbudristek, Kemenag tidak profesional," kata Iman, Selasa (28/2).
BACA JUGA: Honorer Tendik Puji Jokowi, Lalu Sentil Mas NadiemÂ
Penundaan ini ujarnya, tidak disertai alasan yang jelas dari Kemendikbudristek.
Dia juga heran mengapa Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak memberikan penjelasan apa pun.
BACA JUGA: Nadiem: Lebih dari 293 Ribu Guru Honorer Diangkat jadi ASN Lewat Program ASN PPPK
"Mas Nadiem Makarim hingga sekarang belum memberikan keterangan apa pun soal penundaan pengumuman PPPK guru ini. Kami mempertanyakan profesionalitas Panselnas," ungkap Iman.
Iman melanjutkan seleksi PPPK sejak awal juga masih menyisakan beragam masalah. Formasi yang diajukan Pemda untuk seleksi PPPK 2022 sebesar 319.029.
Untuk formasi prioritas satu (P1) sebanyak 127.186, prioritas dua (P2) 3.184. Prioritas tiga (P3) di antaranya 127.232 formasi untuk guru honorer minimal 3 tahun melalui tes. Juga 62.016 untuk formasi umum lulusan PPG dan guru swasta.
iman mengungkapkan beberapa masalah di antaranya, guru lulus PG atau P1 harus turun menjadi P3.
Sekolah induk guru yang bersangkutan tidak membuka formasi. "Tentu sangat merugikan mereka," ujarnya.
Kemudian, lebih mengenaskan sebanyak 193 ribuan guru lulus tes PPPK 2021 hingga hari ini belum jelas penempatannya oleh Pemda.
Iman menjelaskan pengumuman seleksi ditunda dengan alasan memaksimalkan guru-guru di sekolah induk.
"Padahal di antara kami yang lulus PG PPPK 2021 belum mendapatkan formasi masih tidak jelas tanpa arah hingga kini", lanjutnya.
Lambannya Panselnas dalam rekrutmen guru PPPK akan menjadi bom waktu terhadap pemenuhan kebutuhan guru nasional.
Sampai 2024, Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN. Di antara solusinya melalui jalur PPPK, tetapi kemampuan manajerial pemerintah dalam rekrutmennya saja sudah buruk kalau tidak mau dikatakan gagal.
"Sudah 2 tahun mereka menanti keberpihakan pemerintah untuk mengangkat, sialnya pengumuman tak kunjung tiba. Apakah ada perlakukan terhadap pegawai pajak seburuk ini?", sindir Iman.
Bagaimana kebutuhan guru ASN akan terpenuhi, lanjutnya, hingga 2022 baru 293 ribu guru yang diangkat. Sementara itu, rekrutmen guru PNS sudah tidak ada lagi.
Fakta-fakta di atas lanjut Iman, menandakan negara belum berpihak pada pendidikan dan guru. Janji wujudkan SDM berkualitas pemanis kampanye belaka.
"Dalam catatan P2G seleksi guru PPPK sudah amburadul sejak awal 2019. Kala itu 34.954 guru PPPK lulus seleksi, tetapi baru diangkat 2 tahun kemudian," ucap Muhaimin, guru honorer di Kabupaten Bima yang juga ketua P2G Kabupaten Bima.
Guru peserta seleksi PPPK ini pun mempertanyakan, apakah ada perlakuan ASN profesi lain yang seburuk ini? Hendaknya Panselnas belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, agar tak terus berulang. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad