Diusir Jualan Tim Yustisi saat PPKM, Cekcok Mulut, Dalih Pedagang Bikin Mewek

Jumat, 30 Juli 2021 – 09:54 WIB
Pedagang di Pantai Penimbangan, Buleleng terlibatr cekcok mulut dengan tim Yustisi kemarin. (repro)

jpnn.com, SINGARAJA - Pemberlakuan PPKM Level 4 di Buleleng, Bali, menghadirkan kisah pilu. Para pedagang yang berjualan di Pantai Penimbangan, Desa Baktiseraga, terlibat cekcok mulut dengan tim Yustisi, kemarin.

Cekcok terjadi setelah tim Yustisi meminta para pedagang menutup lapak mereka. Dalih petugas, pedagang jualan di area wisata yang ditutup selama PPKM berlangsung.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, Kebijakan Airlangga Dinilai Meringankan Beban Rakyat

Di lain sisi, pedagang berdalih membuka lapak karena tidak mendapat pendapatan selama PPKM. Mereka tak lagi berpenghasilan.

Mereka juga tak mendapat jatah bantuan sosial maupun relaksasi kredit dari perbankan. Keributan itu diakui Kasatpol PP Buleleng Putu Artawan.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Aktif Lakukan Perubahan di Masa PPKM Level 4

Artawan mengatakan, tim Yustisi berpegang pada SE Gubernur saat menertibkan pedagang. Dalam SE itu, kawasan wisata harus ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19.

Salah satunya Pantai Penimbangan. Pedagang pun berpegang pada SE Gubernur yang diperbolehkan beraktivitas selama PPKM.

BACA JUGA: Insentif dan Bansos di Masa PPKM Seperti Sabuk Pengaman, Cegah Rakyat Kelaparan

“Memang posisinya dilematis. Punya pendapat masing-masing. Dalam situasi kondisi ekonomi saat ini, sulit juga melakukan penegakan yustisi secara kaku,” kata Artawan dikutip dari Radarbali.id.

Tim Yustisi, kata dia, akan kembali turun ke lapangan setelah berkoordinasi dengan para pihak. Tujuannya mencari solusi agar penyebaran covid-19 bisa ditekan.

Hal senada diungkap Bendesa Adat Galiran, Jro Putu Anteng. Menurutnya, posisi pedagang saat ini sangat dilematis.

Sebab hal ini berkaitan dengan isi perut warga. Menurut Anteng, permintaan pedagang simple. Diizinkan berdagang dengan standart prokes.

 “Masyarakat kami sepakat dengan penerapan protokol kesehatan. Tapi posisinya memang dilematis. Karena ini urusan perut.

Jadi di bawah pasti akan selalu timbul gesekan antara masyarakat dengan aparat. Kami harap ada solusi, biar sama-sama bisa jalan,” papar Jro Anteng.(rb/eps/yor/JPR)


Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler