jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat terus melakukan evaluasi terhadap penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk menurunkan laju kasus terkonfirmasi Covid-19.
Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta Sumadi mengatakan, pihaknya terus berupaya menekan laju peningkatan kasus Covid-19.
BACA JUGA: Polisi Lepaskan 2 Provokator Demo Tolak PPKM di Jawa Tengah
Salah satunya mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.
“Kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran Covid-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan,” ujar Sumadi dalam Dialog Produktif yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (28/7).
BACA JUGA: Pasar Induk Tanah Tinggi Dukung Penerapan PPKM Level 4
Sumadi mengakui PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga, dan sejauh ini warga DIY taat dan mematuhinya.
Dia juga melibatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian soal pembatasan aktivitas.
BACA JUGA: Pelonggaran Aturan PPKM Level 4, Ledakan Kasus Covid-19 Harus Diantisipasi
“Ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya,” ujar dia.
Pemerintah DIY terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 bekerja sama TNI-Polri dan Satgas Penanganan Covid-19.
Upaya tersebut di antaranya dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk menambah persediaan oksigen di RS serta layanan dukungan untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.
Sumadi menambahkan, bed occupancy ratio (BOR) di DI Yogyakarta juga mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik.
“Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, kami juga membuka RS darurat di berbagai lokasi. BOR sempat di atas 80 persen, dan kami tambahkan fasilitas kamar tidurnya sehingga berhasil menurunkan BOR,” kata dia.
Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke shelter yang juga dilengkapi nakes dan akomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi.
“Sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya Covid-19,” kata dia.
Sonny menambahkan, sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini (28/7), jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang, yang telah mengedukasi 55 juta orang.
“Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela,” jelas Sonny. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan