Diusulkan jadi Kepala Otorita IKN, Gubernur Pertama Kaltara Berkata Begini

Selasa, 22 Februari 2022 – 11:47 WIB
Gubernur pertama Kaltara Irianto Lambrie merespons namanya termasuk salah satu yang diusulkan menjadi kepala otorita IKN Nusantara. Foto: dokumentasi pribadi Irianto Lambrie

jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur pertama Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie turut mengomentari namanya diusulkan sejumlah organisasi masyarakat di Kaltim menjadi kepala otoritas ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Mantan Sekdaprov Kaltim itu mengaku bersyukur atas usulan terhadap dirinya yang didasari pada aspek keterwakilan putra daerah.

BACA JUGA: Bandara IKN Nusantara Terletak di Daerah ini, Sangat Strategis

"Saya hanya mengucap syukur dan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, nama saya masuk (diusulkan) kepala otorita IKN," ujar Irianto Lambrie kepada JPNN.com, Senin (21/2).

Namun, Irianto berandai-andai dan berbicara lebih jauh saat ditanya yang akan dilakukannya jika dipilih Presiden Joko Widodo menjadi kepala otorita IKN.

BACA JUGA: Mardani Kritik Usulan Kepala Otorita IKN Dirangkap Menteri, Keras

"Semua penentuan di dalam struktur otorita IKN adalah hak prerogatif presiden. Saya hanya bersyukur, ada yang mendorong saya, tetapi saya tidak ingin memaksakan diri. Jadi, ya, mengalir saja," tegasnya.

Selain Irianto Lambrie, ada sejumlah tokoh di Kaltim yang diusulkan sebagai kepala otorita IKN Nusantara, seperti mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi hingga mantan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang.

BACA JUGA: Jokowi Punya Deadline Menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, Sampai Kapan? 

Irianto hanya berkeyakinan keberadaan IKN akan memberikan dampak perubahan yang besar.

Mulai dari transformasi kerja, budaya, wilayah dan berbagai aspek lainnya, termasuk politik nasional.

"Saya mengingatkan agar masyarakat di luar Jawa, khususnya masyarakat Kaltim untuk lebih mempersiapkan diri. Menambah kualitas dan skil guna menghadapi persaingan ke depan," harapnya.

Dia menilai paling utama terjadi nanti adanya perubahan di bidang politik.
Sebab, selama ini semua aspek pembangunan termasuk politik hanya tersentral di Jawa.

Adanya pemindahan IKN, menurutnya, orientasi politik juga akan ikut pindah dari Jawa ke Kalimantan.

"Begitu juga dengan cara pandang tentang filosofi atau strategi pembangunan nasional, semua akan berubah. Jadi ke depannya presiden mungkin bisa jadi bukan dari Jawa. Begitu juga pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, tidak lagi Jawa sentris," ujar Irianto Lambrie.

Seiring pemindahan IKN ke Kaltim juga akan membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Di kawasan pengembangan IKN Nusantara misalnya, nantinya akan banyak investor baik swasta, lokal sampai internasional yang akan masuk di wilayah tersebut.

"Sudah tentu akan tumbuh perekonomian baru yang juga menciptakan lapangan pekerjaan baru," ucapnya.

Irianto mengatakan kebijakan Presiden Jokowi memindahkan IKN patut diapresiasi, kendati harus dihadapi dengan pro dan kontra.

"Keputusan Jokowi harus diacukan jempol, bukan karena saya orang Kaltim, tapi saya sebagai warga negara Indonesia," imbuhnya. (mcr14/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Arditya Abdul Aziz

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler