jpnn.com - Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan tertutup pada hari ini, Jumat (16/8), atas permintaan Tiongkok dan Pakistan untuk membahas keputusan India yang mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir.
Wilayah Himalaya itu sendiri diketahui telah lama menjadi titik api dalam hubungan antara negara tetangga, India dan Pakistan.
BACA JUGA: Tentara India dan Pakistan Baku Tembak di Kashmir, Korban Berjatuhan
Keputusan India tanggal 5 Agustus lalu untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir sehingga negara bagian itu tidak lagi memiliki hak untuk membingkai hukumnya sendiri, mengobarkan kembali konflik kedua negara.
BACA JUGA: PM Pakistan Ungkap Rencana Mengerikan India di Kashmir
BACA JUGA: Kunjungi Kashmir, PM Pakistan Sebut India Lakukan Kesalahan Fatal
Di saat yang bersamaan, India juga memungkinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di sana serta memblokir saluran telepon, internet dan jaringan televisi telah diblokir dan ada pembatasan pergerakan dan perakitan.
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kita ditahan karena kelemahan," kara Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya kepada Dewan Keamanan pada awal pekan ini.
BACA JUGA: Ini Saran Kemenlu RI untuk Selesaikan Konflik RI
"Jika India memilih untuk menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan wajib merespons, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," sambungnya, seperti dimuat Reuters.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di sisi Kashmir India.
Meski begitu, tindakan apa pun yang diambil oleh dewan yang beranggotakan 15 negara itu tampaknya tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Karena Amerika Serikat secara tradisional mendukung India dan Tiongkok secara tradisional mendukung Pakistan. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiongkok Dorong DK PBB Segera Bahas Konflik Kashmir
Redaktur & Reporter : Adil