Pernyataan DK PBB itu mengandung sejumlah sanksi yang cukup berat
BACA JUGA: Ganti Rugi untuk Korban Susu Beracun
DK PBB menerapkan embargo senjata dan larangan bepergian kepada Jamaat-ud-DawaBACA JUGA: Cara Jitu Putin Membendung Kritik
Tiga sanksi itu dijatuhkan karena Jamaat-ud-Dawa diyakini sebagai kepanjangan tangan Lashkar-e-Taiba, jaringan Islam radikal yang dituduh mengotaki teror Mumbai”Keputusan (DK PBB) itu sama sekali tidak adil,” ujar Jubir Jamaat-ud-Dawa Abdullah Muntazir, dalam berita yang dilansir Associated Press kemarin (11/12)
BACA JUGA: Lagi, Dalang Teror Mumbai Tertangkap
Dia juga membantah keras rumor yang menyatakan bahwa kelompoknya bersalah atas insiden maut yang melumpuhkan Mumbai selama tiga hari tersebutMuntazir menegaskan, Jamaat-ud-Dawa sama sekali tidak terkait dengan Al-Qaidah, Taliban atau kelompok teror manapun.Merasa menjadi korban, Muntazir pun lantas mengimbau Islamabad tidak terpengaruh keputusan tersebutSebab, melarang Jamaat-ud-Dawa dan memberlakukan sanksi yang diterapkan DK PBB hanya akan membuat rakyat Pakistan lebih menderitaTerutama, masyarakat miskin yang hidup di bawah standar kelayakanSelama ini, yayasan amal kaya raya itulah yang menjamin kesejahteraan dan kesehatan rakyat miskin Pakistan
Demi kemakmuran masyarakat, lanjut Muntazir, bakal lebih baik jika pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yousaf Raza Gillani tidak tunduk pada keputusan DK PBB”Karena tidak ada mekanisme banding terhadap PBB, maka kami akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya di tangan rakyat Pakistan,” tandasnyaHingga kemarin (11/12), Agence France-Presse melaporkan, Islamabad masih enggan berkomentar. (hep/ami)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 830 Ribu Anak Tewas karena Kecelakaan
Redaktur : Tim Redaksi