DK PBB memang tidak sampai mengeluarkan resolusi terkait Syria
BACA JUGA: Salmonela Jangkiti AS, Seorang Tewas
Tetapi, pernyataan tersebut adalah kecaman tegas pertama yang dikeluarkan DK PBBBACA JUGA: Pria Bertopeng Pasang Bom Palsu di Leher Gadis
Bahkan, seluruh anggota DK yang berjumlah 15 negara (lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap) menyepakati kecaman tersebut.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dari markas PBB di New York, AS, DK mendesak Syria menghormati hak asasi manusia (HAM) dan mematuhi kewajiban seperti diatur dalam hukum internasional
Pernyataan itu dikeluarkan DK PBB saat militer Syria terus menyerang dan menduduki Kota Hama, pusat aksi perlawanan anti pemerintah, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa
BACA JUGA: Hunian Bertingkat Ambruk, Puluhan Tertimbun
Puluhan orang tewas setelah tank-tank militer melepaskan tembakan ke arah para demonstran saat menuju Lapangan Assi, di pusat kota berpenduduk 800 ribu jiwa tersebut.Dalam pernyataan tersebut, DK PBB meminta kelompok oposisi untuk menahan diri pula dengan tidak menyerang institusi negara"Kami mendesak agar semua bentuk aksi kekerasan dihentikanSemua pihak diminta untuk menahan diri agar tidak terjadi tindakan saling menyerang dan balas dendam," seru DK PBB lewat pernyataan itu.
Sikap resmi yang dikeluarkan lembaga utama PBB itu lebih lunak daripada yang diinginkan oleh negara-negara EropaSelain Prancis dan Inggris sebagai anggota tetap, wakil Eropa di DK PBB saat ini adalah Jerman, Portugal, dan Bosnia Herzegovina (anggota tidak tetap)Eropa justru mendesak dikeluarkannya sebuah resolusi yang lebih kuat untuk mengutuk pemerintah SyriaMereka juga mendesak agar dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Syria oleh rezim Assad.
Kalimat kecaman tersebut merupakan bentuk kompromi terhadap desakan Rusia dan Tiongkok yang menuntut agar isi pernyataan tersebut dibuat dengan prinsip seimbangDengan kata lain, pernyataan DK PBB diminta untuk tidak sekadar menyalahkan pemerintah atau kelompok oposisi atas meletusnya aksi kekerasan di Syria lima bulan terakhir.
Kelompok HAM melaporkan, sedikitnya 140 warga sipil ditembak mati tentara Syria dalam demo anti pemerintah pada Minggu lalu (31/7)Seratus orang di antaranya tewas di HamaPada dua hari pertama Ramadan atau Senin (1/8) dan Selasa lalu (2/8), sedikitnya 27 warga sipil juga tewas.
Ironisnya, ketika DK PBB berdebat keras soal situasi di Syria, korban represi tentara yang loyal kepada Assad terus berjatuhanSedikitnya, 45 warga sipil tewas oleh tembakan tank ketika militer berusaha menduduki pusat Kota Hama pada Rabu lalu (3/8) untuk mengakhiri unjuk rasa dan penolakan terhadap pemerintahan Assad.
Seorang aktivis menuturkan kepada Reuters bahwa 40 demonstran tewas setelah ditembak dengan senapan mesin dan tank militer di Distrik al-Hader, utara Sungai Orontes, dalam bentok pada Rabu hingga dini hari kemarinAktivis bernama Thaer menambahkan bahwa lima orang lain dari keluarga Fakhri dan Assa?ad ditembak mati di jalan raya al-Dhahirya saat meninggalkan Hama dengan menumpang mobilDua di antara korban tewas itu adalah anak-anak.
Sejumlah warga mengungkapkan, tank-tank militer terus merangsek ke pusat Kota Hama pada Rabu lalu setelah menghujaninya dengan tembakanLalu, militer menduduki Lapangan Orontes di pusat kota.
Unjuk rasa juga kembali meletus di sejumlah kota di Syria pada Rabu malam lalu atau setelah salat tarawihKepada Agence France-Presse, para aktivis menyatakan bahwa 50 ribu massa berunjuk rasa di Deir al-Zour, kota di timur SyriaUnjuk rasa di Kota Homs pada waktu sama diikuti 40 ribu orang dan di Duma, utara Damaskus, diikuti 20 ribu orang.
Sementara itu, kemarin Assad mengeluarkan dekrit yang mencabut peraturan soal larangan partai oposisiMenurut kantor berita SANA, Presiden Assad mengeluarkan dekrit Nomor 100 Tahun 2011 mengenai undang-undang (UU) kepartaian dan Nomor 101 Tahun 2011 terkait dengan UU Pemilu.
Dekrit tersebut mengizinkan berdirinya partai politik baru dan menjalankan fungsinya sama dengan Partai Baath pimpinan AssadHal itu sekaligus mengakhiri monopoli kekuasaan Partai Baath sejak 1963Pluralisme politik menjadi salah satu tuntutan demonstran pro reformasi sejak mulai turun ke jalan pada 15 Maret lalu.
Keputusan itu adalah hasil pembahasan dari rancangan UU tentang multipartai bulan lalu"UU ini menetapkan tujuan mendasar dan prinsip aktivitas kepartaian, syarat pendirian, dan peraturan terkait dengan pendanaan merekaJuga hak dan kewajiban partai politik," tulis SANA.
Keputusan Assad justru menuai kecamanMenteri Luar Negeri Prancis Juppe Alain menyatakan, yang diinginkan dunia internasional adalah penghentian sikap represi aparat dan rezim Syria terhadap demonstran."Dengan cara yang tidak kredibel, rezim Syria mengumumkan peraturan yang mengadopsi sistem politik multipartaiIni adalah sebuah provokasi," ujar Juppe kepada radio Prancis"Yang kami inginkan adalah penghentian kekerasan terhadap warga sipil yang memperjuangkan hak-hak mereka," tandas dia(RTR/AFP/AP/BBC/cak/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siksa Para Taruna, 14 Polisi Filipina Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi