"Secara khusus kami membicarakan rencana kedatangan Walikota Rotterdam ke Jakarta pada Sabtu (5/2) sore
BACA JUGA: Lima Ribu Polisi Amankan Imlek Jakarta
Kemudian Senin (7/2) pagi, dilakukan penandatangan MoU kerjasama Sister City 2011-2012," ujar Foke - sapaan Fauzi Bowo - usai menerima kunjungan Kehormatan Dubes Belanda di Balai Kota, kemarin (1/2).Selain akan meneken MoU, bersama Walikota Rotterdam, para tenaga ahli Belanda yang bekerja di Indonesia juga akan dikumpulkan untuk sharing bagaimana upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta, dengan mengacu pada pengalaman Belanda
BACA JUGA: Jalur Sepeda Jaksel Siap Dipakai
Pada hari yang sama, juga akan digelar seminar seminar tentang pertahanan kota Jakarta terhadap banjir.Pada forum itu juga, Walikota Rotterdam akan memberi masukan bagaimana Rotterdam bisa bertahan dari ancaman banjir akibat meningkatnya muka air laut
BACA JUGA: Rumah Kos Dekat Bandara Soetta Dirazia
Tidak hanya pengalaman Rotterdam, tapi juga kota-kota lainnya di Belanda," ungkapnya.Menurut Foke, keberhasilan Belanda patut disimak, lantaran sebagian besar wilayah Belanda berada di bawah permukaan lautPengalaman pahit diterjang banjir dan badai, membuat Negeri Kincir angin itu menjadi lihai untuk bisa survive selama puluhan tahun melalui pembangunan bendungan raksasaPihaknya pun berharap, kedatangan ahli manajemen air dari Rotterdam dapat memberikan second opinion mengenai strategi dan kebijakan manajemen air.
Ini mengingat masalah banjir juga menjadi persoalan serius bagi JakartaHampir 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, serta dikelilingi oleh 13 sungai serta adanya penurunan permukaan tanah.
Sebagai kesiapan pembangunan bendungan raksasa, Pemprov DKI Jakarta sendiri juga telah menyiapkan atlas banjir, sebagai tahap awal perencanaan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS)Menurut Kepala Bappeda DKI, Sarwo Handayani, pihaknya berjanji akan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk JCDSDiharapkan, Mei mendatang sudah bisa diselesaikanDi antara yang perlu disempurnakan itu, adalah terkait perlunya replanning atau perencanaan ulang, mengingat proyek reklamasi pantai utara Jakarta pertama kali dilaksanakan pada 1995.
"Replanning ini sangat penting diperbaharui, karena selama kurun waktu 15 tahun, pasti sudah ada nilai-nilai baru yang berkembangSalah satu pastinya terkait pembiayaan yang pasti juga berkembang," terangnya.
Lalu, apakah rencana pembangunan bendungan raksasa di pantai utara nantinya akan diintegrasikan dengan reklamasi, atau terpisah? Terhadap hal itu, Yani - sapaan Sarwo Handayani - mengaku masih menunggu selesainya hasil kajian dan kesepakatan antara DKI dan pemerintah pusat.
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk membangun bendungan raksasa di sepanjang pantai utara, pemerintah Belanda memberi bantuan kajian melalui proyek JCDSMenurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Eri Basworo, proyek kajian pembangunan bendungan raksasa tersebut juga bukan melalui Pemprov DKI secara langsungMelainkan melalui Kementerian PU.
Materi yang dikaji, kata Eri, juga bukan murni pertahanan pantai utara JakartaTapi terhadap seluruh pantai di sepanjang pantai utara Jakarta, Semarang, dan kota-kota di sepanjang pantaiSehingga, posisi DKI saat ini menunggu bagaimana hasil akhir kajian tersebutSelanjutnya, baru ditindaklanjuti untuk membuat detail engineering(aak/ito/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Pasien Gakin Tidak Diberkaskan
Redaktur : Tim Redaksi