jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menilai wacana penyatuan undang-undang kepemiluan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
Ketua DKPP RI Heddy Lugito berharap tidak ada lagi peraturan-peraturan kepemiluan yang muncul di saat-saat tahapan yang ternyata membuat kegaduhan publik.
BACA JUGA: Menang PHPU di MK, Demokrat DKI Laporkan Komisioner KPU Jakarta Utara ke DKPP
"Seperti yang terakhir kita saksikan bersama yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada," kata Heddy Lugito saat dikonfirmasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/8).
Dia mengatakan regulasi yang terus berubah-ubah pada saat tahapan akan memengaruhi kualitas demokrasi.
BACA JUGA: Radio jadi Sumber Informasi Pemilu Setelah Televisi
Menurut Heddy, regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan, supaya kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja. Akan tetapi, lanjut dia, turut meningkatkan kualitas demokrasinya.
"Itu sebenarnya yang jadi perhatian kami. Kami berharap tahun ini pada pemerintahan yang akan datang akan muncul regulasi kepemiluan kita yang ajek sehingga tidak mudah diubah pada saat tahapan," ungkapnya.
BACA JUGA: UU Pemilu Perlu Direvisi, Begini Alasannya
Selain itu, lanjut Heddy, peningkatan kualitas demokrasi menjadi perhatian pihaknya karena berdasarkan laporan Indeks Demokrasi 2023 oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati peringkat ke-56 atau turun dua posisi dari laporan 2022, yakni 54.
"Artinya apa? Pemilu kita belum dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak, termasuk harapan seluruh pemimpin bangsa ini. Masih banyak kritik ke sana kemari dalam hal pelaksanaan, dan itu adalah kewajiban bersama untuk melakukan perbaikan," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa perbaikan regulasi juga perlu dengan mempertimbangkan jumlah perkara pelanggaran etik pada Pemilu 2024 yang ditangani pihaknya per 25 September pukul 20.15 WIB.
"Selama setahun ini saja, belum setahun, baru 9 bulan, sudah mencapai 514 pengaduan perkara etik dan yang sudah disidangkan sampai 314," pungkas Heddy. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra