jpnn.com, SUMATERA BARAT - Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Sumatera menggelar kegiatan Muzakarah dalam menyongsong Ramadan 1444H, yang dihadiri oleh sembilan pengurus wilayah (PW) DMI se-Sumatera di Truntum Padang Hotel.
Ketua PW DMI Sumatera Barat, Prof. Duski Samad menyampaikan beberapa poin dalam pertemuan tersebut.
BACA JUGA: Muktamar PP DMI Diusulkan Segera Digelar
Salah satunya ialah percepatan muktamar DMI ke VIII yang diharapkan bisa berlangsung pada Juli 2023 atau sebelum memasuki masa pesta rakyat demokrasi 2024, yang tahapannya sudah dimulai pada Agustus 2023.
"Alhamdullilah acara ini bisa terlaksana, serta bersilaturahmi dengan PW DMI se-Sumatera di Padang. Acara malam ini diawali dengan ramah tamah untuk mengkonsolidasikan beberapa hal, yakni mendorong pengurus pusat (PP) untuk sesegera mungkin menghelat muktamar ke VIII," kata Duski dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).
BACA JUGA: Ratusan Nyai dan Ning di Jawa Barat Dukung Ganjar jadi Presiden
Persiapan tengah dilakukan oleh pengurus pusat. Untuk itu, Duski mengusulkan agar PP DMI untuk mempercepat muktamar untuk menghindari potensi politisasi mendekati pemilu 2024.
Menurut Duski, muktamar rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini dan sedang dalam proses persiapan.
BACA JUGA: DMI Seluruh Sumatra Berkomitmen Cegah Masjid Sebagai Sarana Politik Praktis
Sementara, PW se-Sumatera mengusulkan muktamar bisa diselenggarakan pada paling lambat Juli 2023.
"Kami terus menjalin komunikasi dengan pusat, berdasarkan informasi panitia pelaksana muktamar juga sudah dibentuk," lanjutnya.
Duski berharap muktamar terus dapat menjadi momentum bagi semua pengurus DMI daerah maupun pusat, dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi yang lebih baik, terutama dalam kemaslahatan Masjid sebagai fungsi tempat ibadah.
Senada dengan Duski, Ketua PW Provinsi Riau, Mizan Asnawi sepakat untuk mendorong muktamar segera diselenggarakan dan mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan untuk menggelar muktamar tersebut.
"Karena setelah itu kita dibatasi untuk menyelenggarakan agenda-agenda besar seiring dengan ketentuan menghadapi pesta demokrasi atau kegiatan pemilu di 2024," tuturnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada