jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Generasi Muda Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia mengatakan, isu korupsi sangat sensitif dan tidak menguntungkan partai.
Doli mencontohkan, Demokrat saja yang menjadi the ruling party dan punya presiden periode lalu, elektabilitasnya merosot setelah sejumlah kadernya terseret kasus rasuah.
BACA JUGA: Kader Muda Golkar Soroti Kepemimpinan Novanto
Karenanya, dia mengingatkan Golkar agar tidak terbebani dengan kader-kader maupun pemimpin yang terseret kasus hukum. Sebab, hal itu akan berpengaruh pada elektabilitas partainya ke depan.
Terlebih lagi, dalam dua tahun ke depan ada agenda politik yang besar. Yakni pilkada serentak 2018 dan pemilihan m presiden dan legislatif yang dilakukan bersamaan.
BACA JUGA: Akbar Tandjung: Mudah-mudahan Tidak Terjadi Sesuatu pada Novanto
Menurut dia, figur dan citra partai sama-sama penting. Karenanya ketika ada kader yang terseret korupsi, itu sangat berpengaruh besar terhadap partai. "Saya kira ini isu berbahaya buat keberlangsungan partai," kata Doli saat diskusi Refleksi Satu Tahun Golkar Kepemimpinan Setya Novanto" di Jakarta, Minggu (21/5).
Dia mengatakan, secara internal langkah politik yang dilakukan Golkar sekarang ini menunjukkan kepanikan dan tidak solid.
BACA JUGA: Golkar Kebut Rekrutmen Bacaleg demi Jokowi
Memang, dia menambahkan, setelah musyawarah nasional luar biasa kondisi Golkar aman-aman saja.
"Tapi, begitu 9 Maret (2017) nama Novanto disebut di persidangan (e-KTP) itu mulai goyang. Di situlah argo pencitraan negatif Golkar mulai berjalan," katanya.
Nah, Doli menambahkan, Golkar tambah panik ketika mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian kalah di pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut dia, dari prosesnya saja itu terlalu terburu-buru dan sangat kelihatan hanya kepentingan beberapa orang saja. "Dukungan itu sangat bertentangan dengan karakteristik Golkar yang nasionalis dan religius," jelasnya.
Bahkan, lanjut Doli, belakangan ketika Novanto dicegah bepergian luar negeri karena menjadi saksi kasus dugaan korupsi e-KTP, Fraksi Golkar di DPR meminta Presiden Joko Widodo mencabut pencegahan itu.
Bahkan, Golkar juga ngotot ingin Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK direvisi. Selain itu, Golkar juga menjadi pendorong hak angket atas KPK.
Nah, Doli menilai langkah ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan hakekat bentuk dukungan Golkar kepada Joko Widodo. Sebab, lanjut dia, dari awal Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat komitmen memberantas korupsi.
"Apa yang dilakukan kepemimpinan Golkar sekarang bertentangan dengan gerakan pemberantasan korupsi yang jadi bagian kampanye Jokowi," katanya.
Menurut Doli, suka tidak suka harus disebutkan fakta bahwa Golkar ini sekarang "punya" Jokowi. "Saham terbesarnya" adalah Jokowi karena sudah diserahkan ketika Golkar menyatakan mendukungnya di pemerintahan dan pemilihan presiden 2019.
Nah, lanjut dia, tidak heran jika muncul spekulasi bahwa kalau Novanto selamat dari kasus hukum, karena mendukung Jokowi. Dia mengatakan, pada rapat pleno di DPP Golkar beberapa waktu lalu, Novanto menceritakan sudah bertemu dan berbicara empat mata dengan Jokowi.
Bahkan, kata dia, dari pertemuan itu Novanto menyatakan bahwa kasus hukumnya tidak masalah. Selain itu, Doli menambahkan, Novanto juga menyampaikan bahwa Jokowi menitip pesan kepada Golkar agar mendukung presidential treshold 20 persen di Rancangan Undang-undang Pemilu.
"Setelah saya cek, (klaim) ini tidak benar," tegas Doli.
Nah, Doli ingin menyampaikan kepada Presiden Jokowi, kalau ingin betul-betul mendapat dukungan Golkar di pemerintahan dan pilpres 2019 maka segera tentukan nasib Novanto di kasus e-KTP.
Sebab, Doli mengaku telah bertanya dengan beberapa ahli pidana bahwa secara hukum sudah sulit Novanto tidak terjerat. "Yang bisa membebaskan itu hanya politik. Politik yang kuat sekarang itu hanya istana. Jadi jangan main-main, kalau tidak, Golkar hancur," katanya.
Karenanya, Doli meminta Jokowi segera menentukan nasib Novanto. Terlebih lagi, kata dia, Novanto sering mengklaim bertemu Jokowi. "Ini bus sudah mau nabrak kemana-mana termasuk menabrak istana dengan isu antikorupsi. Cepat selesaikan, ganti sopirnya," tambah Doli. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Istri Politikus Golkar Peringati Harkitnas dengan Baksos
Redaktur & Reporter : Boy