jpnn.com - JAKARTA - Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, memrediksi penyelenggaraan Pemilu 2014 disertai dengan kekhawatiran partisipasi pemilih yang rendah.
Hal ini tak lain terlihat dari catatan yang ada, bahwa pada Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92 persen. Sementara pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi masyarakat hanya 71 persen.
BACA JUGA: Dorong Ada Dapil Luar Negeri pada Pemilu 2019
"Artinya ada penurunan partisipasi yang sangat signifikan, bahkan mencapai 21 persen. Selain itu pengalaman Pilkada tahun 2013 di sejumlah daerah, juga menunjukkan angka partisipasi hanya berada di kisaran 63 persen," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/9).
Turunnya partisipasi ini menurut Masykurudin, berakibat langsung terhadap aspek legitimasi calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden terpilih, terhadap pemerintahan yang dijalankan ke depan. Karena itu perlu digagas langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan partisipasi Pemilu 2014.
BACA JUGA: Pusat Diminta Jangan Potong Jatah Daerah
Salah satu cara kata Masykurudin, melalui pendekatan keagamaan. Harus ditanamkan pemahaman bahwa Pemilu 2014 adalah sarana bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan.
"Sebagai sarana penting dalam mewujudkan keadilan hakiki, Pemilu dengan demikian menjadi bagian dari kewajiban agama. Menjadi wajib karena tanpa proses Pemilu, kedaulatan dan penegakan keadilan dalan kehidupan masyarakat tidak akan terwujud," katanya
BACA JUGA: Kemenhub Serahkan Bantuan ke Daerah, Anggota DPR Minta Diajak
Masykurudin yakin jika pemikiran ini ditanamkan ke masyarakat, maka ketika pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 April nanti, tidak lagi didasari kolektif. Tapi dapat menjadi kewajiban pribadi. Karena diniatkan untuk menegakkan keadilan, dimana itu tidak bisa ditinggalkan.
"Kewajiban datang ke TPS dan memilih ini juga dibarengi dengan pemahaman, segala kecurangan, pelanggaran dan manipulasi suara dalam pelaksanaan Pemilu ke depan, siapapun pelakunya, adalah tindakan tak bertanggung jawab dan haram hukumnya," katanya.
Dalam hal ini menurut Masykurudin, tentunya dibutuhkan keterlibatan tokoh-tokoh agama. Dengan kemampuan pemahaman keagamaan yang tinggi, ia yakin kewibawaan tokoh agama dapat secara efektif menanamkan pentingnya Pemilu 2014 dan menggerakkan masyarakat pemilih berpartisipasi aktif mewujudkan proses pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.
"Sudah saatnya kita jadikan Pemilu 2014 sebagai tahapan awal dalam menegakkan keadilan hakiki, dan berpartisipasi dalam tahapan penyelenggarannya adalah bagian dari ibadah sosial kita sehari-hari," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua KPU Perintahkan Kebutuhan Logistik Dihitung Cermat
Redaktur : Tim Redaksi