jpnn.com - JAKARTA--Kementerian/Lembaga (K/L) diminta tidak memotong dana bantuan ke daerah. Selama ini praktek di lapangan, daerah hanya mendapatkan dana sekitar 60 persen dari bantuan lantaran ada pemotongan dari instansi pusat.
"Kenapa harus ada pemotongan-pemotongan anggaran yang cukup besar. Yang disayangkan pemotongan ini dilakukan secara sepihak dari kementerian," kata Roem Kono, anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Gorontalo saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Udara Kementerian Perhubungan, di Senayan, Kamis (19/9).
BACA JUGA: Kemenhub Serahkan Bantuan ke Daerah, Anggota DPR Minta Diajak
Ditambahkannya, pemotongan anggaran akan menyebabkan pembangunan infrastruktur perhubungan di daerah tersendat-sendat. Roem yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) ini ikut mengkritisi keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran. Padahal Banggar telah mensahkan anggaran 2013 pada Oktober lalu.
"Anggaran sudah diketok Oktober 2012, tapi sampai sekarang masih banyak yang belum terealisasi. Proyek pembangunan bandara, terminal, pengadaan transportasi darat banyak yang belum ditender. Apakah bisa diselesaikan dalam waktu tiga bulan ini," kritiknya.
BACA JUGA: Ketua KPU Perintahkan Kebutuhan Logistik Dihitung Cermat
Dia meminta Kemenhub harus memperhatikan implementasi ke bawah. Jangan hanya berpikir danaya sudah disetujui, soal apakah pengadaannya terealisasi atau tidak, bukan prioritas.
"Ingat, kinerja juga bisa menjadi suatu korupsi dan bukan hanya uang. Untuk 2013 harus transparansi. Saya juga meminta ini harus kita bicarakan lagi dengan pemerintah sebelum masuk ke anggaran 2014," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Nama-nama Komisioner KPU Jateng Ditetapkan Pekan Depan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Kaji Solusi Polemik Pilkada Sumba Barat Daya
Redaktur : Tim Redaksi