jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun memuji Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan pemerintahan saat ini. Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi keberanian pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal yang cukup besar demi pertumbuhan ekonomi.
"Ini tentu karena ingin menciptakan sebuah basis struktur ekonomi baru, sehingga diharapkan beberapa tahun ke depan akan memberikan sebuah pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dalam jangka menengah dan jangka panjang," kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Gubernur BI, Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (22/1).
BACA JUGA: Ini Kandidat Berpeluang Jabat Dirut Semen Indonesia
Namun demikian, Misbakhun menyarankan agar pemerintah memasukkan masalah kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan (rasio gini) dalam asumsi makro RAPBNP 2015. Sebab, katanya, jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru timpang dan menambah kesenjangan.
"Saya ingin memasukkan unsur indeks pembangunan manusia dan rasio gini. Kenapa, ini akan menjadi tantangan juga. Meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, mestinya tidak boleh menciptakan ketimpangan yang melebar, dan ini adalah cita-cita presiden terpilih (Joko Widodo, red) yang harus ada dan masuk di dalam RAPBNP. Jiwa itu harus masuk di situ," cetusnya.
BACA JUGA: Adik Ipar Ani Yudhoyono Heran Tukang Urus Ancol Dipercaya jadi Dirut AP II
Misbakhun menegaskan, soal asumsi pertumbuhan dipatok 5,8 persen atau lebih rendah bukan persoalan pokok. "Tapi yang utama adalah pertumbuhan itu pengaruhnya terhadap kemakmuran, tingkat kemiskinan yang berkurang," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengobral surat utang untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Menurutnya, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat penerbitan surat utang paling besar yang disertai bunga tinggi.
BACA JUGA: Pemerintah Perlu Segera Bentuk Tim Pengendali Harga
"Kita berikan tingkat bunga yang begitu besar sampai tujuh persen, sedangkan Filipina cuma empat persen. Kenapa kita sebegitu besarnya? Apa yang membuat negara kita ini tidak dipercaya diri sehingga memberikan bungan yang begitu besar," katanya.
Ia pun menyarankan pemerintah mengubah orientasi cara membiayai pengeluaran negara. Terlebih, Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan harus benar-benar berdaulat.
Politikus yang dikenal sebagai inisiator hak angket kasus Bank Century itu lantas menyodorkan konsep tentang kesepakatan utang antar-pemerintah (government to government) atau lembaga multilateral. Hal itu penting demi mendongkrak kepercayaan negara lain terhadap Indonesia.
"Kita tidak perlu lagi berebut uang di pasar dengan pihak swasta. Tapi kita kembali kaji orientasi kita menjadi sebuah G to G loan agreement dengan lembaga multilateral sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih masuk akal dalam posisi sebagai negara berdaulat, negara besar, yang mempunyai kekayaan begitu melimpah," cetusnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jonan Yakin Tarif Angkot Ber-AC Tetap Murah
Redaktur : Tim Redaksi