jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menganjurkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dan Kementerian Pertanian bersinergi memperluas jangkauan program mitra kerja pengadaan beras di tingkat petani.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menyampaikan hal tersebut untuk merespons pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor dengan pertimbangan saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.
BACA JUGA: Target Cadangan Beras Pemerintah Satu Juta Ton, Bulog Dituntut Lebih Profesional
Sementara itu, Kementerian Pertanian memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Dengan peluang tambahan stok pada produksi periode Oktober-Desember 2022, Kementan memperkirakan mencapai lima sampai enam juta ton beras.
"Kementerian Pertanian maupun Bulog memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyediaan pangan. Jangan ada ego sektoral antara keduanya yang bisa merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen," kata Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (22/11).
BACA JUGA: Pemprov Sulsel dan Pengusaha Penggilingan Komitmen Serap Beras Bulog
Menurutnya, kenaikan harga beras di tingkat petani yang memberatkan Bulog sedikit banyak disebabkan oleh kebijakan pemangkasan subsidi pupuk Kementan melalui Permentan nomor 10 tahun 2022.
"Oleh karena itu kami mendorong agar kedua institusi itu bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah untuk menyatukan data, juga persepsi dalam agenda penyediaan pangan bagi masyarakat. Jangan sampai Bulog justru mengimpor beras karena tak tertarik dengan harga beras di tingkat petani yang dinilai terlalu mahal," ujar Sultan.
BACA JUGA: Sultan Najamudin Pengin BPOM Lebih Kuat & Berwenang
Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi para petani secara proporsional untuk menekan biaya produksi petani yang lebih tinggi dari petani Vietnam dan Thailand, sedangkan produktivitas masih kalah.
"Pemerintah harus fokus pada upaya penyediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi pangan ke seluruh tanah air," kata Sultan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan