jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan dan kewirausahaan di Indonesia, khususnya terkait kesetaraan bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas di dunia kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan terkait upayanya tersebut Kemnaker menggandeng berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang inklusif, seperti pengusaha, BUMN, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat atau civil society organization.
BACA JUGA: Menaker Ida Ingin ASN Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 Makin Profesional
"Termasuk kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Mitra Kunci ini,” kata Menaker Ida saat menjadi keynote speaker Konferensi Inklusivitas, Sebuah Inisiatif Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Inklusif Mendorong Inklusivitas dan Pengembangan Jejaring Kerja Sama dengan Dunia Usaha dalam Upaya Reformasi BLK secara virtual, Rabu (6/10).
Menaker Ida mengatakan pihaknya juga terus memperkuat dan mendorong implementasi nilai-nilai inklusifitas dari hulu hingga hilir ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Kemenkes & USAID Luncurkan Momentum, Program Bernilai USD 35 Juta untuk Ibu dan Bayi
Dari hulu, upaya yang dilakukan dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi kelompok rentan, seperti pemuda miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan skill, meningkatkan skill (up-skilling), ataupun alih keterampilan (re-skilling).
“Karena dengan penguasaan skill dan kompetensi yang tepat, setiap individu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, atau berwirausaha,” harapnya.
BACA JUGA: Kemnaker Pertimbangkan Tawaran USAID Latih Pekerja Migran
Untuk memperluas akses masyarakat mengikuti pelatihan di BLK maupun LPK dan mempraktikkan nilai inklusivitas, pemerintah telah menghapus pembatasan usia maupun latar belakang pendidikan.
Siapapun berhak mengakses pelatihan di BLK, tanpa ada batasan usia dan syarat pendidikan formal. Begitupun bagi perempuan dan penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama.
“Semua langkah ini bagian dari transformasi BLK yang merupakan salah satu program prioritas kami untuk mencetak SDM yang kompeten dan berdaya saing serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan vokasi,” jelas Menaker Ida.
Menaker Ida menyebutkan upaya pada sisi hilir yang dilakukan, yaitu mewujudkan pasar kerja yang inklusif demi memperkuat partisipasi tenaga kerja perempuan dan disabilitas dalam dunia usaha dan industri (DUDI) dan kewirausahaan.
Bahkan, Pemerintah Indonesia mengangkat isu pasar kerja yang inkusif (inclusive labour market) ini sebagai salah satu isu utama dalam Employment Working Group (EWG) G20, di mana Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 di tahun 2022.
“Jadi, isu prioritas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang kedua adalah inclusive labour market, pasar kerja inklusif, dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja disabilitas dalam Dunia Usaha dan Industri dan kewirausahaan,” ujarnya.
Atas berbagai upaya mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan ini, dalam konferensi secara virtual tersebut, Menaker Ida Fauziyah menerima penghargaan dari USAID yang disampaikan oleh Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Michael F. Kleine.
Penghargaan diberikan terkait komitmen Kemnaker, termasuk kolaborasinya dengan USAID dalam mendorong ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif, terutama untuk tenaga kerja perempuan dan disabilitas. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sembilan Lompatan Kemnaker, Strategi Tingkatkan SDM di Papua dan Papua Barat
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi