jpnn.com - JAKARTA – Pembentukan kabinet bayangan dinilai sebagai langkah maju dalam proses pemilihan umum (pemilu) 2014.
Pasalnya, dengan adanya kabinet bayangan, masyarakat memeroleh gambaran nyata wajah pemerintahan yang akan datang, jika partai politik (parpol) tersebut keluar sebagai pemenang pemilu.
BACA JUGA: Pengamat LIPI Anggap MPR dan DPD Bebani Negara
“Kalau hanya penyampaian visi, misi dan program itu sudah ketinggalan jaman. Politik itu tidak statis. Dia berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Di sinilah para politisi harus peka terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Senin (3/3).
Dengan adanya kabinet bayangan, kata Said, maka rakyat dapat membandingkan perbedaan-perbedaan yang ditawarkan oleh setiap peserta pemilu. Selain itu masyarakat juga bisa mendapat gambaran tentang prospek keberhasilan pemerintahan mendatang dari nama-nama yang disebut dalam kabinet bayangan tersebut.
BACA JUGA: Kinerja tak Jelas, MPR dan DPD Sebaiknya Dibubarkan
Menurut Said, apabila terdapat nama kandidat yang dinilai tidak tepat mengisi suatu kementerian, track recordnya dianggap buruk, atau bahkan ada kekhawatiran jika kandidat tersebut menjadi menteri kebijakannya merugikan masyarakat, maka rakyat tentu tidak akan memilih parpol atau capres dari partai tersebut.
“Jadi kabinet bayangan itu bisa menjadi salah satu alasan rasional bagi pemilih untuk memberikan suaranya kepada peserta pemilu,” katanya.
BACA JUGA: Andalkan Jokowi, Bukti Era Megawati Berakhir
Said menilai menteri disebut sebagai pembantu presiden dan akan bekerja berdasarkan visi, misi, serta program yang disusun oleh (calon) presiden, kini hanyalah teori. Karena pada praktiknya, banyak menteri yang justru bekerja menurut seleranya sendiri atau bahkan membuat kebijakan yang tidak selaras dengan konsep makro yang diarahkan oleh presiden.
“Lihat saja sejumlah kritikan yang sering dilontarkan oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kepada para menterinya selama dua periode belakangan. Selalu saja dijumpai menteri yang bekerja untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan kelompoknya,” katanya.
Karenanya, dia berharap usulan kabinet bayangan tidak boleh berhenti hanya sebagai wacana semata. Namun partai-partai sebaiknya mulai menyusun kabinet bayangan untuk segera disampaikan kepada masyarakat. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uji Kelayakan Hakim MK, Politisi PPP jadi Bahan Tertawaan
Redaktur : Tim Redaksi