jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Webinar Series Keuda Update Seri ke-23 bertajuk 'Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Dalam Rangka Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)'.
Kegiatan itu digelar secara virtual melalui Zoom meeting dan disiarkan di kanal Youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah.
BACA JUGA: Kemendagri dan Tim Pembina Samsat Nasional Pacu Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan acara ini adalah salah satu wujud nyata kolaborasi dalam optimalisasi pelaksanaan TPAKD.
Dia berharap pemerintah daerah (pemda) bisa lebih termotivasi dan siap mengimplementasikan program TPAKD.
BACA JUGA: Soal Nama Calon Pengganti Anies Baswedan, Kemendagri Bilang Begini
"Webinar TPAKD ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan target nasional dan target-target daerah. Selamat dan apresiasi yang tinggi bagi para penerima atas sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan selama tahun 2020-2021," kata Fatoni, Rabu (3/8).
Pada kesempatan itu, Fatoni menegaskan Kemendagri mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai strategi nasional keuangan inklusif dan TPAKD.
Sebab, lanjut dia, peran TPAKD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini dinilai sangat penting.
Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan juga merata dapat diraih.
"Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada 2022," tutur Fatoni.
Untuk itu, Fatoni mengingatkan pemda tentang pentingnya melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan agar mampu mencapai target 90 persen pada 2024.
Fatoni menyebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah serta pelaksanaan TPAKD, pemda diharapkan segera melakukan percepatan.
Dia menyebut upaya yang bisa dilakukan pemda ialah segera membentuk TPAKD sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
Selain itu, meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah
Memperhatikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025.
"Kemudian, pemda segera mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan daerah," jelas Fatoni.
Webinar ini menghadirkan narasumber ahli yaitu Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Gul Bahri Siregar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini, dan Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Dea Hardianingsih