jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan sudah menyiapkan antisipasi risiko fiskal atau potensi tambahan defisit APBN akibat sesuatu di luar kontrol pemerintah. Pasalnya, hingga 22 Mei ini realisasi APBN-P 2015 dari penerimaan perpajakan berpotensi lebih rendah dari target.
Berbicara pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Rabu (27/5), Bambang mengatakan, melesetnya realisasi penerimaan negara memang berpotensi pada risiko fiskal. Selain itu, ada potensi belanja kementerian dan lembaga bakal kurang dari 100 persen. “Berdasar outlook itu maka mungkin akan terjadi pelebaran desifit,” ujarnya.
BACA JUGA: Pembebasan Lahan Tol Gempol - Rembang Butuh Dana Tambahan
Namun, Bambang memastikan risiko itu masih bisa diantisipasi. Sebab, potensi risiko itu masih dalam tahap normal. “Wajar dan manageable (bisa dikelola, red),” tandasnya.
Bambang menambahkan, untuk mengantisipasi pelebaran defisit maka pemerintah akan fokus ke sumber pembiayaan aman yang berisiko rendah. Misalnya, melalui pinjaman multilateral atau bilateral yang menyediakan pinjaman stand-by loan alias siap dicairkan sewaktu-waktu, maupun menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL).
BACA JUGA: Empat Bank BUMN Konsolidasi ATM agar Nasabah Nyaman Bertransaksi
Bambang justru berupaya menekan pengeluaran surat utang negara (SUN) maupun surat berharga negara (SBN). “Karena risikonya kuat. Apalagi kepemilikan asing saat ini cukup tinggi," kata Bambang.
Mencermati kemungkinan risiko fiskal, anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun memuji langkah-langkah yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah sudah mengatur risiko fiskal di APBN-P 2015 secara baik. “Ritmenya terjaga dan yang paling tinggal diatur lebih detail," katanya.
BACA JUGA: Djakarta Lloyd-Telkom Kerjasama untuk Pendistribusian Barang Antarpulau yang Murah
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar M Misbakhun.
Namun, Misbakhun menilai hal itu belum cukup. Sebab, alokasi belanja modal di APBN-P harus segera direalisasikan karena bisa menjadi pendorong perekonomian.
“Dia masih dalam bentuk kontrak, belum realized (terealisasi, red). Belanja modal itu sebenarnya bisa jadi pendorong,” ujarnya.
Misbakhun mengharapkan Rp 290 belanja modal yang sudah disiapkan bisa direalisasikan. “Belanja rutin juga harus jadi pendorong. Karena ekspansi ini jadi pendorong,” cetusnya.
Sedangkan untuk pembiayaan atas defisit APBN, Misbakhun mengingatkan pemerintah agar menghindari fasilitas pinjaman yang terlalu mengikat. “Jangan sampai mendikte kita,” ucap politikus Golkar itu.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno.
Dalam raker itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno meminta pemerintah menggenjot melaksanakan proyek kerja masif di pedesaan. Menurutnya, hal itu bisa untuk menjaga dan mendongkrak daya beli. “Proyek-proyek padat karya harus segera dilakukan," ujarnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMF Salurkan Rp 1,5 Triliun untuk Satu Juta Rumah
Redaktur : Tim Redaksi