jpnn.com - PONTIANAK - Komisi III DPR terus mendorong peningkatan status Polda Kalbar dari tipe B menjadi tipe A.
“Sejak tahun lalu, 2011, kami sudah mengusulkan ke pemerintah terkait peningkatan tipe Polda Kalbar, dari tipe B menjadi tipe A,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin saat kunjungan ke Mapolda Kalbar, kemarin (22/9).
BACA JUGA: Polda Telusuri Harta Kekayaan Istri AKBP Idha
Aziz mengatakan, pada dasarnya Komisi III DPR RI sudah menyetujui terkait peningkatan status Polda Kalbar. Sebab dilihat dari sisi geografis, Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki luas wilayah dua kali lipat dari Pulau Jawa, sangat rentan dengan praktik-praktik ilegal yang masuk dari pintu perbatasan.
Selain itu, lanjut Aziz, Kalbar sudah berdiri Kodam XII/Tanjungpura yang dipimpin oleh seorang bintang dua, sehingga Polda Kalbar harus juga dipimpin oleh bintang dua agar setara dalam bidang kerjasama antara TNI-Polri.
BACA JUGA: Tabrak Lari, Pelat Nomor Ketinggalan
“Mudah-mudahan peningkatan status Polda Kalbar juga akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI periode 2014-2019 sehingga segera terealisasi,” lanjutnya.
Menurut Aziz, Komisi III DPR RI terus mendorong peningkatan status Polda Kalbar. Namun kesiapan untuk kenaikan tipe berada di tubuh Polri itu sendiri.
BACA JUGA: Jelang Penertiban PKL, Satpol PP Mulai Siaga
“Yang jelas sejak tahun lalu, kami sudah mengajukannya ke pemerintah dan perlu persetujuan pemerintah, dalam hal ini Menpan dan struktur Polri perlu perombakan-perombakan. Apakah Polri sudah siap, baik segi sarana prasaran maupun personelnya,” katanya.
Senada juga diungkapkan Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan saat berkunjung ke Mapolda Kalbar. Ia menyatakan status Polda Kalbar sudah selayaknya dinaikkan dari tipe B ke tipe A, agar sejajar dengan Kodam XII/Tanjungpura yang sudah dipimpin oleh Mayjen atau setingkat bintang dua.
Sebelumnya Dosen Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Dr.M.D. La Ode mengatakan, ada beberapa alasan yang mendorong segera menaikan status Polda Kalbar dari tipe B menjadi tipe A. Salah satu alasan itu, yakni tingginya tingkat kriminalitas di provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia ini.
Berdasarkan data, lanjut La Ode, selama tiga tahun terakhir, tingkat kejahatan konvensional cenderung meningkat. Pada tahun 2011, setidaknya ada 12.256 kasus, 2012 ada 12.906 kasus sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 11.433 kasus. Kendati demikian, secara keseluruhan tingkat kejahatan terus mengalami peningkatan, baik itu kuantitas maupun kualitas.
“Kalau melihat data yang ada, tingkat kejahatan cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Hal itu dari segi jumlah atau kuantitas kasus. Kita belum lihat secara kualitas, karena hal itu juga bisa mempengaruhi,” kata La Ode kepada Pontianak Post (JPNN Grup).
Dijelaskan La Ode, untuk kualitas kejahatan bersifat gerakan bawah tanah (Girah). Bentuk kejahatan ini sangat bervariasi, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional. Mengingat Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Itu semua merupakan ancaman yang nyata di Kalbar. Itu tugas Polri/TNI,” terangnya.
La Ode mencontohkan, di bidang ekonomi, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya open market, dimana semua transaksi dapat dipantau atau dideteksi oleh Bank Indonesia. Namun ada hal yang perlu diwaspadai, yakni underground market, semua transaksi ini tidak bisa terdekteksi oleh BI.
“Salah satu contoh adalah penyelundupan barang,” katanya.
Contoh lain, lanjut La Ode, di bidang sosial budaya. Maraknya peredaran narkoba dari luar maupun dalam negeri. Sosial keamanan, bergerak dibidang provokator politik etnis dan politik aliran.Menurut ahli politik etnistas ini, trand politik sekarang adalah politik aliran. Dimana pada politik aliran ini dibenturkan pada aliran atau kepercayaan, seperti Suni dan Syiah atau Ahmadiyah dengan Islam Hak.
Dari sekian kasus itu, lanjut La Ode, keamanan harus dititik beratkan pada peningkatan status. Maka hal-hal yang bersifat ancaman atau berpotensi terjadinya ancaman dapat langsung ditangkal.
“Dengan meningkatnya status, dari tipe B ke tipe A, secara otomatis dapat mempengaruhi SDM yang ada. Kinerja SDM kepolisian bisa langsung responsif untuk menangkal hal-hal yang bersifat mengancam stabilitas keamanan,” lanjutnya.(arf)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepergok Mau Mencuri, Pemulung Digebuki Warga
Redaktur : Tim Redaksi