JAKARTA - Pemerintah diminta mengubah paradigma pembangunan yang selama ini lebih fokus di perkotaanKarenanya, harus ada regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Komaruddin Watubun saat memberikan pidato pengantar pada seminar sehari tentang 'Pentingnya UU Pemerintahan Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa' di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (25/1)
BACA JUGA: Demokrat Tolak Angket Mafia Pajak
Menurutnya, selama ini rakyat di desa hanya jadi penonton akibat regulasi yang tidak berpihak ke desa."Harus ada regulasi yang berpihak pada rakyat di desa-desa, di kampung-kampung
Diungkapkannya, sudah 50 tahun lebih paradigma pembangunan dilakukan dari kota baru ke desa
BACA JUGA: MK Diminta Coret Jago Demokrat di Pilwako Batam
Komaruddin menilai paradigma itu tak banyak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di desaBACA JUGA: Demokrat Klaim Lebih Unggul dari Golkar
Tapi uang justru nyangkut di departemen-departemen," ulasnya.Dalam acara yang dihadiri ratusan kepala desa dari Jawa Barat, Yogyakarya, Banten, Lampung dan Papua itu, Komaruddin juga menyatakan perlunya membangun pemahaman bersama tentang pembangunan desa"Kalau desa ditinggalkan, jangan mimpi bisa mewujudkan cita-cita proklamasi," tandasnya.
Komaruddin juga mengingatkan para kepala desa untuk sadar tentang hak dan kewajibannya"Kepala desa itu ujung tombak pembangunanAnda pemilik sah republik ini, jadi jangan terbuai janji-janjiSilakan partai menggarap anda, tapi harus jelas merah putihnya," pintanya.
Dikaatakan pula, Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga terdiri dari desa-desaKomaruddin pun menilai puluhan ribu kepala desa sebagai kekuatan yang luar biasa untuk mendesak tuntasnya RUU Pemerintahan Desa yang beerpihak pada kepentingan desa.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Angket Mafia Pajak untuk Bidik Seseorang
Redaktur : Tim Redaksi