jpnn.com - JAKARTA - Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hasil revisi baru saja diketok palu dalam paripurna di DPR RI. UU baru itu bukan hanya disorot publik, tetapi juga mendapat perhatian khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketua DPD Irman Gusman menyatakan bahwa pihaknya akan menggugat uji materi terhadap UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya melihat UU MD3 itu artinya MPR, DPR, DPD, DPRD. Tapi pembahasannya kayak buat DPR aja, tanpa mereka akomodasi yang harus dilakukan," ujar Irman di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Senin malam (14/7).
BACA JUGA: DPD I Golkar Mengaku Masih Solid Dukung Ical
Menurutnya UU MD3 itu masih memiliki banyak kelemahan dan harus ditinjau ulang, terutama yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Ia berpendapat ada ketentuan dalam UU MD3 tang bertentangan dengan UUD 1945, yakni terkait kewenangan DPD atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan. Tapi, dalam UU MD3 hanya dibuat di dalam DPD ada tahap pembahasan. Jadi itu tidak sejalan dengan UUD 45, karena UUD menyuruh untuk tindak lanjut, bukan membahas," sambungnya.
BACA JUGA: Kawal Kemenangan Jokowi-JK, PKB Perintahkan Kader Perbanyak Doa
Irman menegaskan bahwa UU MD3 itu juga tidak sesuai dengan putusan MK pada Maret tahun lalu soal penambahan kewenangan DPD. "Yang dimasukkan dalam UU MD3 itu hanya sepotong-potong. Kami tidak puas sehingga kami akan judicial review," tandas Irman.(flo/jpnn)
BACA JUGA: KPU Harus Cermat saat Merekap C1 di Situs Tabulasi Pilpres
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ragukan Kesalahan Angka di Formulir C1 Karena Ketidaksengajaan
Redaktur : Tim Redaksi