jpnn.com, JAKARTA - Insiden Lion Air JT610 dengan nomor registrasi pesawat PK-LQP rute Jakarta - Pangkalpinang diharapkan menjadi kecelakaan penerbangan yang terakhir di Indonesia.
Karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap, jatuhnya Lion Air JT610 mendapatkan perhatian khusus semua pihak. Apalagi saat ini jumlah masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan sangatlah tinggi. Musibah jatuhnya Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 lalu tidak lagi terjadi ke depan.
BACA JUGA: Fahira: Capres Harus Pecahkan Tiga Persoalan Utama Guru
“Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara, sehingga sangat membutuhkan penyelenggaraan penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi yang melayani masyarakat dengan tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Wakil Ketua Komite II DPD Charles Simaremare dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Direktur Navigasi Penerbangan Elfi Amir, dan Presiden Direktur Lion Group Edward Sirait, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/11).
Menurut Charles, sektor perhubungan udara mengalami pertumbuhan sebesar 17,99 persen selama 2014-2017. Jumlah penumpang meningkat dari 72 juta pada 2014 menjadi 109 juta di 2017.
BACA JUGA: Darmayanti Lubis Apresiasi Pembentukan Batak Center
Namun, Charles menganggap perkembangan tersebut tidak disertai dengan peningkatan jaminan keselamatan dan keamanan. Hal ini tercermin dari fakta bahwa dalam empat tahun terakhir setidaknya telah terjadi tiga musibah penerbangan yang menelan korban jiwa. "Terakhir adalah peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT-610,” kata senator dari Papua ini.
Anggota DPD Emma Yohana meminta pihak terkait dapat terbuka atas informasi mengenai penyebab jatuhnya JT-610. Masyarakat, terutama keluarga korban JT-610 saat ini masih belum mendapat jawaban yang pasti atas penyebab insiden jatuhnya pesawat itu. Senator dari Sumatera Barat (Sumbar) itu juga meminta Lion Air dapat selalu memberikan pendampingan kepada keluarga korban, yang dianggap masih merasakan duka atas insiden tersebut. “Harus selalu ada komunikasi yang baik dengan keluarga korban,” kata Emma.
BACA JUGA: DPD RI Gelar Festival Beasiswa Nusantara 2018
Anggota DPD Haripinto Tanuwidjaja, berpesan harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang mesti dilaksanakan setiap maskapai. Salah satunya adalah adanya pelatihan baik bagi pilot, teknisi, ataupun setiap kru yang terlibat dalam sebuah penerbangan.
“Apakah pilot, teknisi sudah mendapatkan pelatihan yang cukup dan dikontrol oleh Kementerian dan KNKT?" kata senator dari Kepulauan Riau (Kepri), itu.
Dia mempertanyakan mengenai standar operasional pesawat di Indonesia apakah sudah dilakukan semuanya. "Ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, agar masyarakat punya ketenangan atas keamanan yang dijamin oleh airlines,” ungkapnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah tak Serius Lindungi Keselamatan Penerbangan?
Redaktur & Reporter : Boy