jpnn.com, JAKARTA - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (19/1).
Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai memimpin delegasi ke Kementan. Wakil Ketua Komite II DPD Abdullah Puteh memimpin rombongan ke KKP.
BACA JUGA: DPD Dukung Upaya Menyeimbangkan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Kunker ini dilakukan lembaga berkumpulnya para senator itu untuk membahas program tahun 2021 dan 2022.
Nantinya, program dari kementerian ini akan disampaikan Komite II DPD saat kembali ke daerah masing-masing.
BACA JUGA: Respons Pak Jokowi Terkait Aspirasi Pemekaran Daerah
“Mudah-mudahan dari KKP dapat mengakomodasi aspirasi yang disampaikan kepada kami oleh masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Abdullah Puteh di KKP.
Puteh mengatakan bahwa Komite II DPD telah membagi tiga tim yang berkunjung ke masing-masing kementerian untuk menyampaikan usulan dari daerah.
BACA JUGA: DPD Kawal RUU Ciptaker Agar Bisa Memajukan Daerah
Menurutnya, ketika anggota DPD RI kembali ke daerah, pemda selalu menanyakan perkembangan usulan mereka kepada kementerian.
“Kami berinisiatif untuk aktif berkunjung ke kementerian dalam rangka tugas sebagai wakil dari daerah,” tuturnya.
Senator asal Aceh ini juga menambahkan bahwa anggota DPD RI selalu berada di tengah-tengah masyarakat.
Karena itu, Puteh berharap DPD dan KKP bisa bersinergi dalam menjalankan program kerja kementerian tersebut ke masyarakat.
“Kami siap membantu KKP dalam menyosialisasikan program-programnya di daerah. Bagaimanapun DPD RI yang terdiri dari 34 provinsi siap mengawal program KKP di daerah,” paparnya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan pelibatan DPD di daerah merupakan tugas konstitusional.
"Kami diberikan amanat oleh masyarakat maka kami berharap ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi kami mau memastikan program KKP ini sampai dan tepat sasaran ke masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Gorontalo Dewi Sartika Hemeto menyoroti masalah database ketika ada bantuan dari KKP. Ketika ada kabar bantuan ini, maka bermunculan nama-nama tidak jelas penerimaan bantuan. “Kami berharap KKP bisa mengantisipasi masalah ini, agar bantuan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menjelaskan bahwa KKP akan bersinergi bersama DPD RI ketika turun di daerah untuk menyampaikan programnya.
KKP memiliki program Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. “BLU ini bunganya sangat kecil hanya tiga persen selama empat tahun. Ini untuk mengembangkan UMKM kita,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan Kementan bisa melibatkan DPD RI dalam menyampaikan program di daerah.
Komite II DPD RI nantinya akan membentuk tiga tim untuk melakukan komunikasi intensif kepada sekjen dan dirjen di Kementan dalam mengimplemtasikan program pemerintah 2020-2021.
“Kami akan melakukan pengawasan sehingga ada sinergitas antara pemerintah selaku regulator dan DPD RI sebagai pengawas. Maka kami minta dilibatkan oleh Kementan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menjelaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo saat Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2021 yaitu, pembangunan pertanian harus dilakukan secara lebih serius dan detail.
“Kami juga diminta waspada terhadap sinyalemen FAO yang memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Serta, memberi penekanan pembangunan pertanian untuk komoditas pertanian yang saat ini masih diimpor seperti kedelai, jagung, gula tebu, bawang putih,” kata Momon. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy