JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mendesak pemerintah untuk bertindak tegas mencegah politisasi bentrokan warga AmbonDPD menengarai ada pihak-pihak yang hendak memanfaatkannya
BACA JUGA: RUU Penanganan Konflik Bukan Untuk Ciptakan Darurat Militer
Jangan ada sedikit pun toleransi kepada pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi di Ambon.“Sweeping polisi terhadap orang-orang yang akan berangkat ke Ambon dengan tujuan tidak jelas perlu ditindak tegas, tetapi pelaksanaannya tetap cermat agar tidak melanggar hak-hak asasi warga negara,” GKR Hemas, di gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/9).
Menurut dia, politisasi yang paling nyata adalah menjadikan bentrokan Ambon sebagai tragedi berlatar belakang konflik SARA (suku, agama, ras, antargolongan)
“Kelompok-kelompok tertentu dilaporkan mulai menyerukan penggalangan kekuatan dan merekayasa informasi peristiwa yang terjadi
BACA JUGA: Bantah Mangkir, Ali Muchdori Minta Segera Diperiksa KPK
Pemerintah dan aparat keamanan jangan ragu menindak tegas mereka sebagai langkah preventif,” tegasnya.Hemas menekankan, jangan ada sedikit pun toleransi kepada pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi di Ambon bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu
BACA JUGA: Politik Dianggap Tak Kondusif, Ormas Pendukung SBY Pasang Badan
Sedikit kelengahan dapat mengakibatkan kejadian yang nantinya harus dibayar mahal.“Karenanya, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pencegahanMulailah dari ‘rumah’ kelompok tertentu yang diketahui sedang berusaha memancing di air keruhJangan tunggu sampai mereka ke luar ‘rumah’ dan menumpang kapal ke AmbonTindakan yang betul-betul tegas sangat diperlukan,” harapnya.
Hemas mengingatkan betapa bentrokan di masa lalu menjadi tidak terkendali karena longgarnya pengawasan dan adanya toleransi berlebihan terhadap kelompok-kelompok tertentu“Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga agar peristiwa serupa tak terulang.”
Pelajaran berharga lainnya dari bentrokan di masa lalu ialah kurang tanggapnya Pemerintah dan aparat keamanan terhadap isu-isu yang disebar untuk mengipas emosi masyarakat“Akibatnya, terjadi kebingungan di tengah masyarakat yang mempersubur terwujudnya sikap anarki,” imbuhnya.
Untuk kasus-kasus bentrokan seperti ini, Pemerintah wajib berinisiatif menjaga komunikasi dengan masyarakat tetapi dalam koridor yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasiMedia massa, menurut Hemas, berperan membantu membangun situasi kondusif"Tanpa partisipasinya, pemberitaan media massa dikuatirkan berdampak negatif terhadap penciptaan kehidupan yang lebih baik," tukasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Peluang Intervensi Penguasa, UU Polri Digugat ke MK
Redaktur : Tim Redaksi