DPD Hanya Akui Sertifikasi Halal MUI

JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI, Istibsjaroh menyatakan menolak jika ada lembaga sertifikasi halal di luar Majelis Ulama Indonesia (MUI)Sebab, hal itu justru akan membingungkan masyarakat untuk memperoleh kesahihan, kebenaran tentang kehalalan produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan dan lainnya.

“Saya kira sertifikasi halal MUI itu harus diperkuat

BACA JUGA: Hadapi Pemerintah, Banggar Kurang Perkasa

Kalau misalnya ada yang dianggap kurang, maka kekurangannya itulah yang harus disempurnakanBukan membuat lembaga sertifikasi halal tandingan yang malah bisa membingungkan masyarakat,” kata Istibsjaroh, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Kamis (19/5).

Dijelaskan Istibsjaroh, adanya gagasan untuk membuat lembaga sertifikasi halal di luar MUI patut dipertanyakan motivasinya karena labeling halal itu terkait langsung dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam

BACA JUGA: Muchdi Pr Tantang DPP PPP

"Jangan sampai kita membiarkan potensi besar ini dijadikan strategi bagi produk barang tertentu untuk dihalalkan," tegasnya.

Oleh sebab itu pencantuman label halal atas produk tertentu harus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi umat Islam"Hal-hal yang bersifat obligatory atau voluntary akan menjadi perhatian khusus bagi Komite III DPD RI," imbuhnya.

Lebih lanjut dia ingatkan, kebijakan pencantuman label halal mengandung dua aspek hukum, yakni aspek hukum positif dan aspek hukum syariah

BACA JUGA: Demokrat Masih Yakin Nazaruddin Bersih dari Kasus Suap

"Karena itu lembaga sertifikasi halal MUI segera diperkuat dengan auditor lembaga pemeriksa halal," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Muchdi PR Tak Diakui Jadi Ketua DPW PPP