jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merealisasikan upaya mengkaji ulang konstitusi.
Salah satunya dengan menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama Universitas Indonesia, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jumat (9/12).
BACA JUGA: Dijamu di KBRI Thailand, LaNyalla Singgung Konstitusi Asli Indonesia
Kerja sama tersebut meliputi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan jajarannya, serta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. dan Brigjen Amostian.
BACA JUGA: LaNyalla Bilang Bangsa Indonesia dalam Pembusukan jika Meninggalkan Pancasila
Sementara itu dari Universitas Indonesia ada Rektor Ari Kuncoro, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Dedi Priadi, Kasubdit Kerja Sama Proyek Strategis Direktorat Kerja Sama UI Aswin Dewanto Hadisumarto, dan sejumlah staf lainnya.
LaNyalla berharap MoU itu dapat memaksimalkan kinerja DPD yang tengah fokus mengembalikan UUD 1945 naskah asli.
BACA JUGA: Amendemen Bisa Mensahkan Presiden 3 Periode, tetapi Risikonya Luar Biasa
"Melalui kerja sama ini saya berharap Universitas Indonesia memberikan kontribusi untuk menyiapkan penyempurnaan konstitusi dengan teknik adendum," katanya.
Dia menjelaskan penyempurnaan dilakukan untuk menata secara adil dan mengambil sisi positif dari lembaga-lembaga yang sudah ada, tanpa melakukan perombakan total.
Senator asal Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia yang bersedia membangun sinergi, kolaborasi dan hubungan kelembagaan dengan DPD RI.
LaNyalla menjelaskan, DPD RI sedang menginisiasi perbaikan dan pengkajian ulang atas konstitusi Indonesia setelah amendemen yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 silam.
"Tentu ini menjadi pekerjaan besar yang harus ditopang dengan dukungan keahlian dari perguruan tinggi, untuk menyiapkan naskah akademik dan hal-hal lain yang diperlukan," kata LaNyalla.
Berdasarkan pengalaman LaNyalla berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia, ada dua hal mendasar persoalan yang sama di seluruh daerah, yakni ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural.
"Temuan itu kami analisa lebih lanjut. Muaranya ternyata ada di hulu, di sektor paling fundamental yakni konstitusi bangsa ini yang telah diubah lebih dari 95 persen isi pasal-pasalnya," tutur LaNyalla.
"Indonesia justru menjabarkan ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme. Kami sekarang berkampanye untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan yang akan makin berat," imnuhnya.
Menurut LaNyalla Indonesia harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari.
"Kita harus kembali kepada Pancasila, agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa," ujar LaNyalla.
Dia mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan, memikirkan nasib anak cucu ke depan.
Oleh karena itu, LaNyalla berharap melalui pengabdian Tri Darma bisa menjadi wujud peran Universitas Indonesia dalam membangun bangsa dengan memperbaiki konstitusi.
LaNyalla juga berharap organisasi masyarakat sipil, para wakil rakyat, baik di DPR maupun DPD memikirkan peta jalan agar Indonesia lebih baik ke depan.
"Saya juga berharap kepada pimpinan lembaga negara, termasuk presiden mengambil langkah bersama. Juga kepada prajurit Sapta Marga di TNI, maupun Polri, untuk bersama dalam satu langkah memperbaiki Indonesia," ujar LaNyalla.
Sementara itu Rektor UI Ari Kuncoro menjelaskan pengelolaan sistem pendidikan tinggi di dunia, termasuk UI telah menyelaraskan ke dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada kewirausahaan, kolaborasi dan membangun model yang disebut pentahelix.
"Ada ekosistem masyarakat, industri, pemerintah dan media. Untuk itu, UI siap memberikan kontribusi dengan SDM yang ada dalam membangun bangsa," kata Ari.
Dia mengatakan UI sebagai sebagai lembaga pendidikan tinggi punya SDM yang siap menyusun berbagai kajian, perumusan kebijakan terkait RUU, riset dan inovasi yang dapat disinergikan dengan fungsi DPD RI. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan