jpnn.com - JAKARTA - Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus menjadi sorotan. Direktur Eksekutif IndoBarometer, M Qodari menilai kinerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lingkar Madani jauh lebih efektif dibanding DPD dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan DPR.
"Lingkar Madani yang hanya ada Ray Rangkuti di dalamnya bisa merepotkan berbagai kebijakan pemerintah. Sementara kinerja DPD yang dibiayai rakyat belum mampu memengaruhi kebijakan pemerintah dan DPR," kata M Qodari, dalam acara Dialog Kenegaraan '9 Tahun Kiprah DPD', di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (2/10).
BACA JUGA: Calon Kapolri Diduga Intervensi Perkara Kasasi di MA
Kalau keberhasilan DPD dinilai berhasil hanya karena mampu meyakinkan Presiden RI untuk hadir dalam Sidang Paripurna Bersama DPR dengan DPD, menurut M Qodari terlalu mahal ongkosnya.
"Tahun 2012 lalu, anggaran keseluruhan DPD itu tercatat 700 miliar rupiah lebih. Kalau hanya mendatangkan Presiden RI dalam sidang joint session dan memenangkan sengeta di MK sebagai alat ukur keberhasilan DPD, terlalu mahal biayanya. Tidak sebanding," cetus dia.
BACA JUGA: Ketua DPD Ancam Perkarakan DPR
Qodari juga menyebut berbagai wacana yang dikembangkan DPD tingkat ketertarikannya selalu di bawah wacana yang dilontarkan DPR. "Kalau begini terus, DPD itu perlu Ruhut (anggota DPR Ruhut Sitompul, red) biar pesan DPD sampai ke masyarakat," saran Qodari.
Qodari tidak tertarik soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga kini tidak dijalankan oleh DPR. Dia menyarakan agar DPD mendorong amandemen konstitusi agar kewenangannya diperkuat.
BACA JUGA: Oegroseno: Kemarin Teroris, Sekarang Teloris
"Satu-satunya cara agar kewenangan DPD ini kongrit harus melalui amandemen konstitusi secara menyeluruh. Kalau tidak, posisi DPD tetap marginal karena tugasnya khusus. Sementara DPR kan sangat luas kewenangannya baik itu kewenangan nyata maupun goib," kata Qodari. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Solikin: Kelompok OSO Cari Panggung di Kadin
Redaktur : Tim Redaksi