jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus mendorong penyelesaian masalah nasib honorer kategori dua (K2) asli namun gagal tes November 2013.
Dalam waktu dekat, Komite III DPD akan mempertemukan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dengan para pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI).
BACA JUGA: Soal Jaksa Agung Baru, Rohaniawan Anggap Jokowi Lupakan Revolusi Mental
Sekjen FHI Imam Eko Suryanto menjelaskan, agenda ini merupakan hasil pertemuan FHI dengan Komite III DPD pada 18 September 2014.
"FHI dan seluruh tenaga Honorer di Indonesia mengucapkan terimakasih atas apresiasi DPD Komite III terkait permasalahan Tenaga Honorer di Indonesia," terang Eko Imam dalam keterangannya kepada JPNN, Minggu(23/11).
BACA JUGA: Siapkan Deklarasi Ikatan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara
Eko menjelaskan, dalam pertemuan sebelum DPD masuk masa reses ini, selain membahas masalah nasib honorer K2, Yuddy juga akan dimintai penjelasan mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS.
"Tentunya FHI sebagai wadah honorer semua kategori berharap sudah ada draft rumusan dari pihak pemerintah terkait skenario yang akan dibahas," harapnya.
BACA JUGA: Tunjuk Prasetyo untuk Akhiri Pengaruh SBY di Kejagung
FHI juga akan menyiapkan data data pembanding yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut.
"Tentunya yang paling penting adalah jumlah tenaga honorer dari semua bidang tugas, dengan harapan bisa dijadikan bahan kajian oleh pemerintah," kata Eko, honorer K2 asal Medan itu.
Selain itu FHI juga akan menyiapkan bahan kajian terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga honorer, sekaligus aspek pelaksanaan.
"Selanjutnya terkait hal diatas kami meminta kepada seluruh Pengurus Forum Honorer di daerah agar segera melakukan konsolidasi dan melakukan pendataan ulang Honorer yang ada di daerah baik itu yang K2 maupun Non Kategori," kata dia.
FHI juga sudah menyiapkan format untuk pendataan dimaksud. "FHI juga meminta kepada seluruh Honorer di Indonesia untuk lebih kompak dan padu dalam satu gerak perjuangan, perbaikan nasib dan masa depan," pungkasnya.
Data dari daerah diminta agar dikirim ke email : ekoimams@yahoo.co.id atau pramono_agus@yahoo.com atau langsung Inbox ke akun FB FHI dan Hasbi Prabumulih. Paling lambat tgl 4 Desember 2014. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perbanyak Kegiatan Bareng untuk Akhiri Bentrok TNI-Polri
Redaktur : Tim Redaksi