jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama anggota DPD RI bertemu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Rabu (7/4).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu membahas permasalahan di daerah terutama percepatan infrastruktur daerah.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Apresiasi Inovasi Program One Pesantren One Product di Jawa Timur
Pada kesempatan tersebut, Sultan meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah. Hal tersebut dikarenakan banyak infrastruktur yang masih belum berjalan.
“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antarwilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktivitas ekonomi," ujar Sultan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
BACA JUGA: Kementan Perkuat Koordinasi dan Benahi Infrastruktur Food Estate Kalteng
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (kanan) bertemu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Rabu (7/4). Foto: Humas DPD RI
BACA JUGA: Respons Sultan DPD RI tentang Ketentuan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu
Sultan berharap pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, meningkatkan akses pelabuhan dan bandara.
Menanggapi hal itu, Luhut menyampaikan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi melalui studi mendalam yang melibatkan para akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan.
Selain itu, Luhut mengharapkan kepada DPD RI dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.
“Kami akan melihat per provinsi. Jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka,” ujar Luhut.
Luhut meminta dukungan dari DPD RI untuk dapat membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan karena hanya empat persen yang dikuasai oleh rakyat, seperempatnya dikuasi oleh konglomerat.
Beberapa senator yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan kondisi pembangunan di daerah Aceh, Jambi, Riau dan daerah lainnya di Sumatera yang sangat membutuhkan dukungan pembangunan.
Senator dari Sumatera Barat Emma Yohana menginformasikan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan fly over yang menghubungkan antara Solok Selatan – Dharmasraya melalui dua ruas jalan, Abai - Sungai Daerah dan Sungai Kunyit - Sungai Rumbai.
“Masyarakat meminta agar infrasturuktur di Sumatera dipercepat agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat,” ujar Emma Yohana.
Sultan menambahkan pemerintah pusat melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi dapat meningkatkan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus di Bengkulu dan memberikan perhatian kepada infrastruktur jalur lintas barat yang melewati beberapa daerah di Provinsi Bengkulu.
"Tol trans Sumatera lebih dekat pada jalur lintas timur ke arah Sumatera Selatan, sedangkan Provinsi Bengkulu memiliki urat nadi ekonomi dan sebaran daerahnya bergantung pada akses di jalur lintas barat. Maka, kami juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di jalur lintas barat yang memanjang dari Lampung hingga Sumatera Barat yang lebih dekat kepada daerah pesisir,” ujar Sultan.
Selain itu, Sultan mendorong wilayah Bengkulu untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus segera di up grade dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Sultan yakin perubahan status Pulau Baai telah menjadi KEK akan membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu
Dari pertemuan yang dilaksanakan ini Menko Luhut berjanji akan melakukan langkah-langkah strategi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh DPD RI.
“Kami akan bergerak cepat memonitor dan tindak lanjut dari semua aspirasi yang telah disampaikan. Saya menilai semua persoalan yang telah diutarakan sangat substantif bagi perencanaan pembangunan nasional di daerah di Sumatera. Dan, saya sangat mendukung agar ini bisa terwujud,” ujar Luhut.
Menko Luhut juga menyatakan siap menghadiri acara yang akan dilaksanakan oleh DPD RI dengan mengundang seluruh kepala daerah se-Sumatera. Acara tersebut dapat menjadi wadah dalam menyampaikan setiap persoalan kedaerahan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Senator asal Riau Misharti, Senator asal Jambi Elviana, dan Senator asal Bangka Belitung Darmansyah Husein.
Dari Kemenko Maritim, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL. Kalake.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich