jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan DPD RI pada tahun 2017 telah menyusun RUU tentang Daerah Kepulauan.
RUU ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian dan pengembangan potensi laut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan.
BACA JUGA: DPD RI Serahkan Draf RUU Daerah Kepulauan ke DPR RI
“RUU Daerah Kepulauan jawaban atas disparitas daerah di kepulauan. Perspektif pembangunan di Indonesia lebih didasarkan pada daratan, padahal sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kepulauan. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan (disparitas) pembangunan dari daerah-daerah yang berkarakter kepulauan yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia,” kata Senator Fachrul Razi dalam Diskusi Obrolan Senator (Obras) bertempat di Ruang Media Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Rabu (29/9).
Menurut Fachrul, perlu upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan untuk menyeimbangkan pembangunan, pemenuhan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang optimal antara barat dan timur Indonesia.
BACA JUGA: Senator Angelo Dorong Percepatan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan
Dia menyebut RUU tentang Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh Komite I DPD RI disahkan pada Sidang Paripurna DPD RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 19 September 2017 dengan Keputusan DPD RI Nomor 4 /DPD RI/I/2017-2018. Sejak tahun 2018 hingga 2021 RUU Daerah Kepulauan menjadi Prioritas dalam Prolegnas.
Dalam Obras yang dipandu wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum, turut dihadiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti memberikan Keynote Speaker. Hadir pula Wakil Ketua I DPD RI Dr. Nono Sampono, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dan Sekjen Asosiasi Pemda Kepulauan dan Pesisir Indonesia (ASPEKSINDO).
BACA JUGA: Provinsi ini Terdiri dari 650 Pulau, Minta RUU Daerah Kepulauan Disahkan
Fachrul yang Alumnus FISIP Universitas Indonesia menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga mengakibatkan kekosongan hukum untuk daerah kepulauan.
Dalam pandangan DPD RI, kewenangan pemerintah daerah kepulauan mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982 sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, kata dia, perlu diperhatikan, kewenangan pemerintah daerah kepulauan tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah laut.
RUU tentang Daerah Kepulauan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan kembali menjadi prioritas dalam Prolegnas Tahun 2020-2021. RUU ini diserahkan langsung oleh Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor Surat PU.01/468/DPDRI/II/2020.
Presiden RI telah mengirimkan surat kepada DPR RI dengan Nomor Surat R-24/Pres/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal RUU tentang Daerah Kepulauan untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah dan DPR RI.
Berikut beberapa butir penting yang menjadi alasan kuat untuk melahirkan RUU Daerah Kepulauan. Di antaranya Ruang (pemulihan wilayah laut Kabupaten/Kota), Urusan (tambahan kewenangan atas sejumlah urusan yang berkarakter kepulauan) dan Uang (pemberian Dana Khusus Kepulauan, di luar DAU yang sudah 100 persen memasukkan komponen wilayah laut).
Dalam konsepsi RUU tentang Daerah Kepulauan, daerah-daerah yang menjadi Daerah Kepulauan terdiri dari 8 Provinsi (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara) dan 86 Daerah kabupaten/kota di 15 Provinsi.
Terakhir, Fachrul Razi mengatakan RUU Daerah Kepulauan adalah jawaban dan solusi untuk pembangunan Indonesia wilayah timur.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich