jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan organisasi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi.
Sebab, Indonesia akan menyongsong era disrupsi percepatan teknologi, perubahan global, termasuk menghadapi ancaman perubahan iklim.
BACA JUGA: Bawa Semangat Transformasi, Setjen DPD RI Meluncurkan Logo Baru
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat launching logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital dan Pencanangan Core Values Berakhlak, serta Employer Branding "Bangga Melayani Bangsa" di lingkungan Setjen DPD RI di Jakarta pada Selasa (14/12).
"Kreativitas birokrasi di Indonesia terpasung karena prosedur ketat yang kadang merupakan produknya sendiri," katanya.
BACA JUGA: Tanggapi Kasus Herry Wirawan, Ketua DPD Minta Masyarakat Jeli Lihat Ciri Pesantren
Sistem kerja selama ini membuat birokrat sulit mengerjakan hal kreatif yang bisa menyelesaikan banyak persoalan.
"Apalagi, jika parameter kerja masih diukur berdasarkan proses. Bukan hasil akhir atau dampak yang dihasilkan," ujar Nono.
BACA JUGA: Gerakan HMS Dorong DPD RI Segera Bentuk Pansus BLBI Gate
Menurut Nono, birokrat di Indonesia terjebak dalam kedisiplinan semu proses birokrasi.
"Birokrat kita disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur dan membuat prosedur baru. Atau, harus membuat laporan ratusan halaman untuk memenuhi prosedur," paparnya.
Kerja birokrat di era disrupsi percepatan teknologi dan perubahan global harus lebih kreatif, efektif dan efisien.
Misalnya, menurut Nono, kalau pekerjaan bisa diselesaikan 4 jam, mengapa harus 8 jam.
"Inilah momentum bagi kita semua. Terutama organisasi pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mendasar," katanya.
Apalagi pemerintah telah menyusun roadmap untuk menuju Indonesia 2045 dengan empat pokok pembangunan prioritas.
Yakni, pembangunan manusia serta penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan di luar Jawa, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Di era disrupsi, kita dipaksa berinovasi dan beradaptasi.
Adaptasi selalu ditandai dengan perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan reposisi. Reposisi mutlak membutuhkan diferensiasi.
Nono mengapresiasi Kesetjenan DPD RI yang bertekad melakukan reposisi melalui diferensiasi.
Yakni, dengan peluncuran logo baru Kesetjenan DPD RI serta positioning statement melalui core value.
"Kami berharap Setjen DPD RI bertransformasi menjadi organisasi modern, lebih adaptif, dan siap menjawab tantangan yang semakin kompleks," jelas Nono.
Kesetjenan DPD RI meluncurkan positioning statement yang disingkat dengan kata Berakhlak.
Yakni, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Positioning statement itu diharapkan menjadi spirit dari semua aparatur birokrasi di Kesetjenan DPD RI untuk menjadi pribadi-pribadi yang bangga melayani bangsa.
"Saya atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core value serta employer branding Kesekjenan DPD RI," ucapnya.
Beberapa senator, antara lain, Bustami Zainudin, Sylviana Murni, Sukiryanto, Bambang Sutrisno, Leonardy Harmainy, dan Ahmad Kanedi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi