jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Adrianus Garu menyarankan Presiden Joko Widodo melebur Kementerian PPN/ Bappenas dengan Kementerian Keuangan (Menkeu).
"Agar setiap perencanan nasional sinkron dengan anggaran, sebaiknya Kementerian PPN/ Bappenas dengan Menkeu digabung saja," kata Adrianus di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (2/9).
BACA JUGA: PAN Merapat, Jokowi Sambut Hangat
Menurut Adrianus, perencanaan tidak akan bisa diimplementasikan dengan optimal selama institusi perencana dan pengelola keuangan tidak dalam satu lembaga. Pasalnya, masing-masing sektor punya ego sektoral.
"Sekarang kacau, yang punya perencanaan siapa dan yang kendalikan uang siapa, sehingga tidak nyambung antara prioritas dengan reguler,” ujar Adrianus.
BACA JUGA: PAN Resmi Ubah Haluan, Ini Penjelasan Bosnya
Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menegaskan, Musrenbang yang menjadi pekerjaan rutin tahunan Kementerian PPN/ Bappenas dengan seluruh kepala daerah di Indonesia jadi mubazir.
"Musrenbang seluruh kepala daerah dengan Presiden setiap tahun itu hanya omong kosong. Itu kumpul-kumpul saja karena tidak bisa diimplemetasikan karena presiden juga tidak mengeluarkan keputusan," kata anggota Komite IV DPD RI ini.
BACA JUGA: Ini Isi Surat Terbuka Politikus PKS
Selain itu, dalam pertemuan tersebut presiden juga tidak tahu daerah yang kaya dan miskin. "Kalau hanya sebagai ajang kumpul-kumpul, boleh juga Musrenbang itu. Tapi tidak untuk sebuah keputusan," tegas Adrianus. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harusnya Jaksa Agung yang Dicopot, Bukan Buwas
Redaktur : Tim Redaksi