JAKARTA — Bola panas dugaan kasus suap wisma atlet terus menggelindingGerah dengan sorotan tajam yang mengarah pada Partai Demokrat (PD), anggota dewan kehormatan PD, EE Mangindaan meminta agar Muhammad Nazuruddin sebaiknya mundur sebagai bendahara umum PD
BACA JUGA: KPU Bombana Dituding Ikut Rapat Pemenangan Calon
Selanjutnya perlu diberikan ruang bagi proses hukum menjelaskan duduk perkara sebenarnya.‘’Supaya tidak menjadi gonjang ganjing
BACA JUGA: DPD Hanya Akui Sertifikasi Halal MUI
Sekarang tergantung kepada beliau (Nazaruddin) sendiriSementara terkait dengan keputusan Dewan Kehormatan, Mangindaan mengatakan bahwa semua keputusan ada ditangan Ketua Umum
BACA JUGA: Hadapi Pemerintah, Banggar Kurang Perkasa
Bila benar dari hasil pemeriksaan, ada kaitan Nazaruddin dalam kasus suap wisma atlet ini, maka sanksi tegas siap menanti.‘’Dia harus siap untuk mengundurkan diriAtau sementara nonaktifKita tidak bicara hukumnya ya, tapi kode etik partaiKalau memang itu melanggar ya silahkan mundur duluKalau soal hukumkan masih jauh,’’ kata Menpan-RB ini.
Dengan mundurnya Nazaruddin dan membuka ruang masuknya proses hukum untuk menentukan benar atau salah, diharapkan pemberitaan yang melibatkan Partai Demokrat tidak lagi berkembang liar‘’Jadi kita coba menetralisir ituCoba kita tertibkan dulu kalau dia mundurSoal proses hukum, ya silahkanKita akan berpegang pada kode etik partai,’’ kata Mangindaan.
Mangindaan mengatakan, akibat berita yang mengait-ngaitkan posisi Nazaruddin sebagai Bendaraha partai dengan kasus suap Sesmenpora, berdampak negatif bagi partai berlambang bintang Mercy itu.
‘’Kalau dia mundurkan selesai, silahkan dia yang mikirkan sendiri setelah ituDia harus mempertanggungjawabkan berita-berita itu sendiriKalau gonjang ganjing terus begini, kurang bagus untuk partai,’’ tegas Mangindaan.
Terpisah, Nazaruddin yang diminta mundur mengabaikan seruan dewan kehormatanIa beralasan, selama belum ada keputusan penghentian dirinya dari partai maka pihaknya akan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa
"Yang jelas selama belum ada keputusan, saya menjalankan tugas seperti biasaSemua kan sudah dijelaskan ke Dewan Kehormatan dan juga TPF (tim pencari fakta)," katanya
Nazaruddin menjelaskan partainya menjunjung tinggi penegakan hukum sehingga tidak akan ada keputusan apapun sebelum ada fakta hukum. "Semuanya menjunjung tinggi penegakan hukum, tidak ada tindakan sebelum ada fakta hukumnya," katanya(afz/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muchdi Pr Tantang DPP PPP
Redaktur : Tim Redaksi