DPD Usul Gerakan Wisata Murah ke Indonesia

Kamis, 09 Februari 2017 – 01:15 WIB
Susana Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Association of Indonesia Tours and Treavel Agencies H. Asnawi Bahar, Kamar Dagang Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi, dan Pakar UGM M. Baiquni membahas masalah kepariwisataan Indonesia di Gedung DPD, Jakarta. FOTO: Humas DPD RI

jpnn.com - jpnn.com - Indonesia menyimpan potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar untuk menarik destinasi wisata dunia. Namun sayangnya, potensi dan peluang menjadi kunjungan wisatawan dari belahan dunia masih menghadapi kendala.

Hal tersebut tertuang dalam RDP Komite III DPD RI dengan Association of Indonesia Tours and Treavel Agencies H. Asnawi Bahar, Kamar Dagang Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi, dan Pakar UGM M. Baiquni membahas masalah kepariwisataan Indonesia di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/2).

BACA JUGA: Pariwisata Peringkat Ke-4 Penyumbang Devisa Nasional

Senator asal Nusa Tenggara Barat, Baiq Diyah Ratu Ganefi menilai biaya wisata di Indonesia sangat mahal dibandingkan pergi ke negara lain. Sehingga banyak masyarakat kita yang lebih senang berpergian keluar negeri.

"Ini yang perlu perhatian bersama baik swasta dan pemerintah untuk menciptakan wisata murah di Indonesia," tegas dia.

BACA JUGA: Kembangkan Wisata Bahari, Kemenpar Gandeng KKP

Dirinya juga mengusulkan adanya gerakan wisata murah untuk meningkatkan wisatawan lokal atau macanegara. Jika tidak ada hal itu, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara-negara tetangga.

"Kita harus punya gerakan wisata murah atau wisata murah ke Indonesia untuk menarik wisatawan," harap Baiq.

BACA JUGA: Bali Masih Jadi Idola Turis Jepang

Dikesempatan yang sama, Kosmian mengatakan, sejauh ini kesiapan destinasi yang belum optimal dan merata menjadi kendala. Kesiapan destinasi yang belum optimal tersebut antara lain terkait keterbatasan manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata yang memiliki kelas dunia.

"Hal ini yang paling mendasar dalam mengembangkan destinasi adalah standarisasi," ujar dia.

Ia juga mengatakan pajak hiburan di beberapa daerah yang ada di Indonesia menerapkan hiburan dengan angka maksimal 75 persen. Alasan utama penerapan retribusi itu adalah guna menghindari adanya permintaan izin usaha hiburan tertentu dari pengusaha.

"Kita tertinggi di dunia. Harusnya pajak hiburan tidak lebih dari 10 persen. Di Singapura saja hanya 15 persen," tutur Kosmian.

Sementara itu, M. Baiquni mengatakan Indonesia memiliki keragaman alam dan budaya yang menjadikan modal wisata. "Indonesia yang merupakan kepulauan yang sangat luas dengan keragaman alam dan budaya memiliki keragaman potensi pariwisata," tutur dia.

Untuk itu, sambungnya, diperlukam pengembangan branding destinasi pariwisata Indonesia. Maka seyogyanya branding destinasi bisa mewadahi segenap kepentingan dan menjadikan komitmen bersama dalam industri pariwisata.

"Branding berfungsi sebagai payung bagi segenap pelau dan pemangku kepentingan (umbrella brand)," papar Baiquni.

Selain itu, Asnawi menambahkan berdasarkan indeks daya saing pariwisata tahun 2015, Indonesia peringkat empat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Indeks ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Bila indeks ini buruk maka cerminan dari kinerja kita," tutur dia.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerak Cepat Demi Pengembangan Destinasi Tana Toraja


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
pariwisata   DPD RI  

Terpopuler