jpnn.com - JAKARTA - Ada yang menarik dari pertemuan delegasi Badan Kerja Sama (BKSP) DPD RI dengan Dewan Kopi Internasional atau ICO (the International Coffee Organisation) di London Inggris, Selasa (28/6).
Delegasi DPD RI mengusulkan kepada Direktur Eksekutif Roberio Oliveira Silva menjadikan Jakarta sebagai Kantor Pusat ICO karena berakhirnya masa sewa dan biaya operasional ICO yang relatif mahal di Kota London.
BACA JUGA: Kemenhub: Pengoperasian Tol Pejagan-Brebes Dipaksakan
“Saya mendengar kalau ICO sedang merencanakan pemindahan Kantor Pusat ke tempat lain, tentu kami sangat senang kalau ICO dapat mempertimbangkan usulan tersebut," kata Senator DPD RI dari Jakarta, Dailami Firdaus.
Usulan tersebut disambut dengan senyuman oleh Roberio, yang menyatakan pihaknya sedang dalam proses Strategic Process Review (SPR) maupun menyiapkan persiapan Sidang ke-115 Dewan dan Badan-Badan ICO pada bulan September 2016 yang akan datang. Namun Roberio mengakui Indonesia memiliki kekuatan besar di sektor Kopi, namun belum memainkan perannya dengan penuh.
BACA JUGA: Menimbang Peluang dan Tantangan Pengembangan Blok Masela
“Indonesia merupakan negara yang aktif mendukung Perjanjian ICO, mendukung saya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Negara Produsen Kopi, tapi apa yang saya rasakan Indonesia belum memaksimalkan apa yang ingin dicapainya melalui ICO,” tegas Roberio.
Pertemuan BKSP dan ICO bertambah menarik ketika beberapa Senator mengajukan berbagai pertanyaan. “Bagaimana langkah-angkah ICO dalam mengendalikan harga kopi, sehingga petani kopi bersemangat lagi menanam kopi?,” kata Senator Delis Julkarson Hehi, Senator asal Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: Gakopindo Pertanyakan Intervensi Pemerintah Soal Impor
Menurut Roberio, salah satu faktor yang memberi pengaruh kepada pasokan kopi adalah usia pohon kopi, sehingga mempengaruhi fluktuasi permintaan dan penawaran pasar.
Senator Tellie Gozelie menyoroti fluktuasi harga kopi yang dapat mengancam kehidupan petani berskala kecil di Indonesia.
“Bagaimana peran ICO dalam supply dan demand dan apakah ICO memiliki pengaruh untuk menentukan harga kopi?,” tanya Senator Tellie dari Kepulauan Bangka Belitung.
Roberio menolak bahwa ICO mempengaruhi harga kopi dunia dan menyatakan bahwa ICO bersifat imparsial dan merupakan organisasi yang menggabungkan negara produsern dan konsumen kopi dunia.
Sebelum acara berakhir, Senator Adrianus Garu dari Nusatenggara Timur ingin meminta ICO mengngatkan negara-negara anggota memperhatikan faktor-faktor terkait tanaman kopi.
“Selain yang telah disampaikan, mohon ICO dapat mengingatkan negara-negara produsen terkait pengembangan teknologi tumbuh dan pengembangan antisipasi tanaman kopi anti-hama,” tegas Adrianus seperti dilansir dalam siaran pers Humas DPD RI.
Roberio, menyambut baik kunjungan BKSP ke Kantor Pusat dan merekomendasikan DPD RI dapat hadir pada Sidang ICO bulan September 2016 di London untuk bertemu dengan berbagai pihak di sektor kopi dari berbagai negara.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akademisi: Ada Apa dengan Kelangkaan BBM secara Tiba-tiba?
Redaktur : Tim Redaksi