jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP Gemura) memberikan apresiasi atas pernyataan tegas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengenai kasus kematian Dini Sera Afrianti.
Gemura menilai komitmen Dasco untuk mengawal kasus ini sangat penting, terutama mengingat dugaan pelanggaran hukum oleh hakim dalam putusan kontroversial terkait pembunuhan Dini Sera Afrianti yang di bunuh Pacarnya Gregorius Ronald Tannur.
BACA JUGA: Aksi Tuntutan Keadilan Bagi Dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya Diwarnai Bersitegang
Dalam audiensi dengan keluarga Dini Sera Afrianti pada 29 Juli 2024, Dasco mengkritik keras keputusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa.
Dasco menilai keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti yang ada dan mencurigakan adanya pelanggaran hukum.
BACA JUGA: Ronald Tannur Divonis Bebas, Ratusan Massa Bakal Gelar Aksi Tuntut Keadilan Bagi Dini Sera Afrianti
DPP Gemura bidang Hukum dan HAM M Ferry Insan menggarisbawahi dugaan pelanggaran terhadap Pasal 21 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pentingnya integritas dan independensi hakim, serta Pasal 34 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengharuskan hakim untuk memutus perkara berdasarkan bukti yang sah.
“Pernyataan Wakil Ketua DPR mengenai potensi pelanggaran hukum ini sangat signifikan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” ujar Ferry Insan.
BACA JUGA: Geram Kapolres Jember 5 Anggotanya Dikeroyok Pesilat PSHT, Aipda Parmanto Terluka Parah
“Kami mendesak agar kasus ini diperiksa secara menyeluruh untuk menghindari ketidakadilan yang lebih lanjut.”
Gemura juga menegaskan dukungannya terhadap komitmen Dasco untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami berharap DPR dan lembaga terkait akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini dengan serius dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan,” tambah Ferry.
“Keluarga korban Dini Sera Afrianti berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan kami akan terus mendukung upaya untuk memastikan hak tersebut terpenuhi," katanya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Rumah Sakit Klaim Fiktif BPJS Kesehatan Miliaran Rupiah, KPK Turun Tangan, Nah Loh
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti