jpnn.com, JAKARTA - Praktik pungutan liar alias pungli di pelabuhan penyeberangan se-Indonesia masih terus terjadi.
Hal itu dialami langsung oleh rombongan DPP KNPI yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak-Banten, pada Senin (5/8/2024) dini hari.
BACA JUGA: Sekretaris MPI Kubu Ryano Bubarkan Acara Santunan Anak Yatim KNPI
Salah satu Ketua DPP KNPI Adi Solihin menjelaskan dirinya bersama rombongan yang menggunakan kendaraan Bigbus dengan Nopol B 7058 TGD mengalami dan melihat langsung praktik jahat itu.
Solihin pun menuturkan peristiwa itu berawal saat mereka tiba di area Pelabuhan Bakauheni pukul 23.00 WIB.
BACA JUGA: Pungli di Rutan KPK, 15 Terdakwa Kumpulkan Rp 80 Juta Per Bulan
Mereka menggunakan E-tiket dan mengantre di antrean kapal penyebrangan express dengan tarif penyebrangan sebesar Rp 2.015.982.
Ketika memesan E-tiket tertulis bahwa penyeberangan pada pukul 23.30 masih tersedia quota 10 unit kendaraan golongan VIA.
BACA JUGA: Cegah Pungli, Pelindo Perluas Penerapan Auto Gate di 29 Pelabuhan
Namun, mereka yang tiba di pelabuhan 30 menit sebelum jadwal penyeberangan tidak bisa menyebrang pada jadwal penyebrangan yang tertulis di E-tiket dengan alasan sudah full.
"Kami tertunda di jam 00.30, tetapi di jam 00.30 kami tertunda lagi, sedangkan kami melihat beberapa unit bigbus yang baru beberapa menit tiba di pelabuhan, bisa langsung menaiki kapal penyebrangan, kami menduga bus tersebut memberikan pungli pada petugas sehingga mereka mendapat fasilitas untuk mendapat jadwal penyebrangan lebih cepat," katanya.
"Rombongan sempat ditunda keberangkatan dan terpaksa menunggu berjam-jam. Benar saja , kami di telantarkan hingga berjam-jam bahkan sudah dua kali kapal berganti, Bus kami masih ditahan,” imbuhnya.
Merasa ada yang tidak beres, lanjut Adi, rombongan itu pun langsung sama-sama mendatangi kantor manajemen pelayanan penyebrangan Pelabuhan Bakauheni dan memprotes kejadian itu.
”Kami tidak terima dengan perlakuan itu dan menanyakan terkait sistem pelayanan yang harusnya petugas memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang tertera di E-tiket & sesuai dengan siapa yang terlebih dahulu sampai di pelabuhan."
"Bayangkan saja sudah dari mulai jam 23.00 s/d jam 01.30 WIB, bus yang kami tumpangi masih belum bergerak di parkiran tunggu masuk ke kapal penyebrangan. padahal kami sudah 2,5 jam menunggu," bebernya.
Lebih lanjut ia menuturkan, kalau saja kami tidak mendatangi kantor manajemen penyebrangan untuk melakukan komplain mungkin saja rombongan KNPI yang baru saja selesai menghadiri kegiatan Puncak Peringatan HUT KNPI Ke-51 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Sumatera Selatan akan terus tertahan di pelabuhan.
"Kami minta masalah dugaan praktik pungli, Dirut ASDP dan Kepala Pelabuhan Bakauheni harus diusut dan dievaluasi. Ya kalo ada praktik-praktik kotor yang merugikan masyarakat harus diproses secara hukum. Ini merusak kredibilitas pemerintah dalam hal pelayanan transportasi. Kami yakin hal serupa juga sering kali dialami oleh penumpang-penumpang lain," tegasnya.
“Kok bisa ya, bus kami yang datang lebih awal malah ditunda keberangkatannya dan bus yang tiba di pelabuhan setelah bus kami, justru malah bisa lebih dahulu masuk ke kapal penyebrangan. Ini bukti bahwa masih terjadi Pungli di Pelabuhan-pelabuhan Indonesia,” tutup Adi.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean