jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA) melakukan audiensi ke KPU RI, Rabu (25/8/2021).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra beserta jajaran Komisioner KPU Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
BACA JUGA: Agus: PRIMA Siap Bersaing di Pemilu 2024
DPP PRIMA diwakili Ketua Majelis Pertimbangan Partai Mayjend (Purn) Gautama R Wiranegara, Sekjen Dominggus Oktavianus Kiik, Waketum Lukman Hakim, Ahmad Rifai, dan Ketua Mahkamah Partai Bin Firman Tresnadi.
Sebagai partai politik baru yang akan mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu di tahun 2024, Ketua MPP PRIMA Gautama menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan KPU RI dan mendapatkan informasi terkait tahapan Pemilu 2024.
BACA JUGA: PRIMA Dideklarasikan 1 Juni, Lukman: Harapan Baru Rakyat Indonesia di Pemilu 2024
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPU RI yang menerima kami. Ini sebuah kebanggaan bagi kami karena menjadi partai politik baru pertama yang secara resmi diterima untuk bersilaturahmi,” ujar Gautama Wiranegara di depan gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (25/8).
Sekjen DPP PRIMA Dominggus menyampaikan partainya telah mempersiapkan persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan verifikasi parpol sebagai peserta Pemilu.
BACA JUGA: KPU Kemungkinan Pisah Jadwal Pemungutan Suara Pemilu dan Pilkada 2024
“Berkat semangat perubahan dari rakyat Indonesia untuk melawan oligarki, saat ini PRIMA telah memiliki struktur di 34 Provinsi, 384 kabupaten/kota dan 4.700 kecamatan. Setiap hari ada penambahan orang yang mendaftar menjadi anggota PRIMA lewat apps PRIMA di Google Play Store dan website resmi selalu bertambah secara signifikan,” kata Dominggus.
Dominggus mengaku bahwa PRIMA merupakan partai alternatif yang berisi partisipasi rakyat biasa dari unsur perempuan, gerakan buruh, gerakan tani, nelayan, gerakan mahasiswa, agamawan, dan elemen bangsa lainnya.
“Kami tadi mendapat banyak masukan dari KPU RI terkait teknis dalam memudahkan pemenuhan syarat administrasi menjadi peserta Pemilu 2024. Setelah ini DPP PRIMA akan melakukan koordinasi dengan para pengurus PRIMA di tingkatan wilayah dan kota/kabupaten untuk mengimplementasikan masukan-masukan yang diberikan KPU,” ujar Dominggus.
Kemudian Dominggus menambahkan bahwa PRIMA mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sepakat melawan oligarki untuk membangun Poros Politik Baru yang bebas dari oligarki.
Sebuah poros politik yang mewakili kepentingan bangsa, bukan lagi segelintir orang. Rakyat harus memiliki alat politiknya sendiri.
Menurut Dominggus, jika kita periksa wajah-wajah yang menghiasi poros politik istana dan poros politik oposisi yang ada saat ini, sebagian besar merupakan wajah-wajah lama yang menjadi bagian pendukung Oligarki.
“Warna kebijakan politiknya sudah kita ketahui, neoliberal. Maka dari itu PRIMA mendorong terbentuknya poros politik baru,” ujar Dominggus.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich