JAKARTA - Buntut pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, sepertinya bakal panjangDPR mengaku bakal mengevaluasi berikut memangkas anggaran seluruh diplomat yang dinilai tidak produktif
BACA JUGA: Dede Yusuf Belum Dapat Posisi di PD
Wakil Ketua DPR Priyo Budi mengaku mendapat banyak telepon dari anggota DPR untuk mengevaluasi keberadaan diplomat Indonesia“Bahkan ada yang meminta untuk menutup kedutaan-kedutaan besar kita yang selama ini tidak berbunyi, dan menarik seluruh duta-duta besarnya
BACA JUGA: Ingrid Tetap Dorong Ani Nyapres
Tapi saya kira tidak perlu seektrem itu, kita hanya perlu mengkaji mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk kedutaan besar," katanya di Jakarta, Minggu (24/4)Seperti diberitakan, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Djoko Susilo, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi mengatakan, mayoritas kunjungan kerja DPR keluar negeri tidak bermanfaat
BACA JUGA: DPD Tuding Mendagri Asal Bunyi
Pernyataan bernada kritik ini kontan membuat geram sejumlah elite DPR, termasuk PriyoMenurutnya, pernyataan tersebut seharusnya tidak diungkapkan oleh Djoko sebagai seorang diplomatKarena tugas diplomat adalah untuk menjaga marwah bangsa di luar negeri dan bukan sebaliknya menjelek-jelekkan institusi negaranya sendiri.
Menurut Priyo, kalau mau dievaluasi, sebenarnya banyak kedutaan besar Indonesia di luar negeri yang tidak produktifTermasuk kedutaan besar Indonesia di Swiss yang dipimpin Djoko Susilo
Menyusul kritik Djoko ini, Priyo mengaku tengah mempertimbangkan untuk mengikaji ulang apakah manfaat keberadaan kedutaan Indonesia di luar negeri sebanding dengan anggaran negara yang harus dikeluarkan per tahunnya.
"Diplomasi dan politik luar negeri kita masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara lainnyaKarena itu evaluasi total seluruh anggaran kedutaan besar adalah hal yang tidak bisa dihindari," tegasnya.
Langkah pemangkasan pembiayaan kedutaan besar ini, menurut Priyo, sangat dimungkinkan sebagai langkah agar menjadi pembelajaran bagi para duta besar untuk lebih produktif bekerjaKedepan, ungkapnya, pola penempatan duta besar dengan sistem penjatahan politik harus dikurangi secara ekstrim.
"Selama ini memang menurut saya kedutaan besar yang berprestasi itu jika dipimpin oleh diplomat karier dan bukan oleh seorang yang hanya mendapatkan posisi itu karena jatah-jatahan saja," terangnya.
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, bisa jadi substansi yang dikemukakan Djoko benar karena kritik tentang kekurangan DPR sejatinya sudah datang dari berbagai penjuru sehingga tidak perlu lagi dibantah
Irman justru berpendapat, menjadi kurang elok kalau kritik itu keluar dari pranata kepresidenan melalui institusi salah satu kementriannya"Memang kedutaan besar itu menjadi institusi kepresidenanTapi substansi kritiknya saya kira umum karena semua orang juga mengkritik begitu," paparnya.
Menurut Irman, apabila DPR memang merasa keberatan dengan kritik yang dilontarkan Djoko Susilo, maka seharusnya DPR mengajukan hak-hak konstitusionalnya baik sebagai anggota DPR maupun kelembagaan kepada presidenDPR, imbuhnya, bisa saja menggunakan hak-hak seperti interpelasi kepada presiden untuk mendapatkan penjelasan(did)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Lamar Gus Ipul
Redaktur : Tim Redaksi