BATAM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri, mengecam keras pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, terkait penilaiannya bahwa Kabupaten Natuna lebih efektif bergabung ke Kalimantan Barat (Kalbar) lantaran secara geogradif lebih dekat.
"Kalau saya nilai, statement Mendagri itu asbun (asal bunyi, red)Karena walau hanya wacana namun pernyataannya sudah merashkan masyarakat Kepri," kecam Jasarmen Purba dalam jumpa pers di hotel Harmoni One, Sabtu (23/4).
Selain telah melukai perasaan hati masyarakat Kepri, statement Mendagri itu terkesan mencari-cari masalah
BACA JUGA: PKS Lamar Gus Ipul
"Undang-undang tentang titik perbatasan Kepri sudah jelas kalau Natuna itu milik Kepri, apalagi dilihat dari sudut pandang historisBACA JUGA: DPD Akhiri Kerjasama dengan UNDP
Sikap tak senang juga dikemukakan oleh Hardi Hood, anggota DPD Kepri lainnya
BACA JUGA: Tommy Soeharto Gagas Parpol Baru
Pasalnya, pernyataan seperti itu bisa memicu pertikaian dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat Kepri yang selama ini sudah kondusif"Iya kalau masyarakat itu melek informasi dan bisa mencerna pernyataan menteri itu baru sebatas wacanaTapi bagaimana dengan masyarakat awam yang mentah-mentah menelan wacana itu, apa ini tidak membuat instabilitas masyarakat? Dari catatan saya, dia ini sudah dua kali mengobok-obok daerah pertama Jogja sekarang KepriSebetulnya maunya dia apa sih?" kecamnya.
Dikatakan pula, jika Mendagri beralasan Natuna digabung ke Kalbar lantaran terkait rentang kendali yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Kepri, maka hal tersebut sangat menyesatkan dan bisa memicu daerah-daerah lain di Indonesia berpisah dari provinsi induk.
"Kalau alasannya faktor rentang kendali (geografis) yang jauh dari ibu kota provinsi, kondisi itu bukan menjadi alasanSebab Natuna bergabung dengan Kepri itu bukan pada saat Kepri terbentuk, tapi historisnya saat sebelum bergabung dengan Kepri Natuna sudah berada di Riau dan bukan di KalbarJadi kalau bicara soal kultur dan historis, tidak ada alasan Natuna itu digabung dengan Kalbar," katanya.
Masih kata Hardi, saat pihaknya menjaring aspirasi ke Natuna, tidak pernah ditemui ada keinginan dari masyarakat Natuna untuk berpisah dari KepriAdapun masyarakat lebih khawatir terhadap negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan China, yang bisa saja mengklaim Natuna menjadi wilayah bangsa lainSelain itu pusat juga dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan para penjaga daerah terluar.
"Terus terang pernyataan Mendagri ini kurang baik dalam proses pendidikan politikKarena statemen seperti itu bisa menjadikan masyarakat terpecah belahKalau lah ada keinginan berpisah harusnya itu dari masyarakat sendiri bukan justru pemerintah pusat yang sibukHarusnya pusat itu perhatikan kesejahteraan TNI, penjaga mercusuar yang mereka itu staf pusat tapi tak diperhatikan," katanya.
"Kesannya pusat mencari-cari masalah, dengan mengusik-usik Natuna yang jelas-jelas provinsi lain (Kalbar) tidak ada pernah mengklaimSementara Pulau Berhala yang jelas-jelas milik Kepri ada yang mau, yakni Jambi pusat tidak sibukIni jadi pertanyaan besar bagi kita, sebenarnya apa maunya pusat dengan meributi Natuna yang sudah maju pertumbuhannya," tukas Hardi Hood.
Kecaman serupa juga dikatakan ZulBahri, anggota DPD dapil Kepri"Tak ada angin tidak ada hujan kok tiba-tiba Mendagri Gamawan Fauzi, ngomong seperti ituAda apa ini? Jangan-jangan ada kepentingan pribadi," tanyanya.
Pasalnya, statemen yang dilontarkan tersebut tidak didahului dengan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Mendagri, apakah suatu daerah itu harus dekat dengan ibu kota provinsi atau tidak untuk bergabung dengan provinsi"Jika penentuan daerah itu karena alasan kedekatan dengan ibu kota, pusat wajib buat grand design ulang daerah secara menyeluruh di Indonesia jangan hanya Kepri," tantangnya.
Namun Zulbahri menilai statemen Mendagri tersebut ada sisi positif-nya, karena secara tidak langsung menyentil Pemerintah Kepri agar berbenah dan lebih memperhatikan Pemda Natuna untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat di sana
"Tapi Mendagri tetap harus memberi alasan kenapa timbul wacana penggabungan Natuna ke Kalbar ituKalau dia tidak mencabut ucapannya melalui surat atau ke media, kami akan panggil dia untuk memberi klarifikasinya, kenapa Kepri saja yang dibuat sample oleh-nya, ada apa ini?" tukasnya.(thr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gedung Baru DPR Tak Harus 36 Lantai
Redaktur : Tim Redaksi