DPR Anggap Serius Kelompok ABS

JAKARTA – Sinyalemen adanya gerakan ABS (Asal Bukan Presiden S) di internal TNI-Polri menggelinding ke DPRSejumlah politisi yang duduk di komisi pertahanan (komisi I) menganggap serius keberadaan gerakan yang dibeberkan Presiden SBY itu

BACA JUGA: KPU Jatim Lapor ke MK, Kaji Kirim Gugatan

 
Anggota Komisi I Yuddy Chrisnandy, misalnya, sangat yakin terhadap kebenaran warning SBY tersebutMenurut legislator muda dari Partai Golkar itu, figur SBY yang terkenal perfeksionis pasti tidak akan membuat pernyataan keras di forum terbuka tanpa ditunjang informasi yang akurat.
 
"Masak presiden ngawur, nggak mungkinlah,’’ katanya

BACA JUGA: Soal Capres, Golkar Tetap Pasang Strategi

Karena itu, lanjut Yuddy, komisi I yang membidangi pertahanan harus menindaklanjuti teguran SBY kepada TNI-Polri tersebutDia mengusulkan agar digelar rapat koordinasi polkam di komisi I yang mengundang Menhan, Kapolri, dan para kepala staf  TNI.
 
"Tapi, SBY juga harus mau terbuka, siapa sumber informasinya dan siapa saja perwira tinggi yang ditengarai tidak netral itu,’’ ujarnya.
 
SBY mengungkapkan hal tersebut saat bicara di forum Rapim TNI

BACA JUGA: KPU Masih Merengek Bantuan Sosialisasi

Ditengarai, ada kelompok  dalam tubuh militer yang bersikap ABS, untuk tidak memilih capres berinisal S dalam Pemilu 2009 nantiItu dikhawatirkan tidak menjaga netralitas TNIKSAD sempat mengumpulkan para perwira tinggi dan pesiunan agar isu tersebut tidak berkembang
 
Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai pernyataan Presiden SBY tersebut hanya upaya agar dua lembaga strategis negara itu menjaga netralitasnya’’Saya kira, ungkapan Pak SBY bisa diartikan beliau ingin memaksimalkan upaya menjaga netralitas di TNI dan PolriSebelum isu ABS, beliau kan sudah sering menyampaikannya berkali-kali,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/1)
 
Mantan Presiden PKS itu menambahkan, anggapan beberapa pihak yang menyebut SBY ingin mendapat simpati dengan pernyataannya tersebut terlalu berlebihanSebab, ungkapan itu tak lepas dari sejarah penegakan demokrasi di Indonesia’’Pada 2004 lalu, misalnyaSiapa yang tidak tahu kalau Polri dan TNI tidak netral,’’ ujarnya.
 
Karena itu, imbuh Hidayat, SBY mengungkapkan itu agar TNI dan Polri memastikan bahwa kejadian di masa lalu tersebut tidak lagi terjadi’’Itu tidak ada hubungannya dengan strategi politisPernyataan Pak SBY hanya penegasan,’’ katanya
 
Hidayat berharap, pihak-pihak pengkritik SBY tak terlalu jauh menafsirkan ungkapan tersebutApalagi menjadikan SBY sebagai sasaran kritik karena pernyataannya ituMeski begitu, Hidayat mengakui ungkapan tersebut terkesan ’’salah tempat’’.
 
Sebab, SBY menyampaikan itu di muka umum dengan audiens tak hanya dari kalangan militer’’Saya harap, kita bersikap sebagai negarawanKita sikapi pernyataan Pak SBY secara proporsional,’’ tuturnya
 
Lagi pula, kata Hidayat, ABS tak melulu mengacu kepada SBYHuruf S, menurut dia, bisa diterjemahkan menjadi Sri Sultan, Subianto, bahkan Soekarnoputri’’Tidak semuanya mengarah kepada Pak SBY,’’ jelasnyaKarena itu, Hidayat berharap isu ABS segera diredamJika tidak, isu itu hanya akan membuat pelaksanaan pemilu dan pilpres terganggu.
 
Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengkritik keras SBYMenurut dia, kecurigaan Presiden SBY sebagai panglima tertinggi terhadap netralitas TNI-Polri merupakan sikap yang sangat tidak bijak’’Kasihan sekali TNI-Polri, panglima tertingginya saja curigaRupanya, dari momentum Pemilu 2004, Presiden SBY tidak pernah percaya dengan TNI-Polri,’’ sindirnya.
 
Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, berpandangan, kunci untuk menyelesaikan persoalan itu ada di tangan presiden sendiriJadi, sebaiknya presiden saja yang memanggil panglima TNI, Kapolri, dan para kepala staf TNI.
 
"Ini urusan merekaLagi pula, sejauh ini yang saya tahu, warning presiden itu hanya spekulasiTidak ada data konkret," tandas mantan wartawan Jawa Pos itu(aga/pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Tak Mengakar, SBY Sandera Golkar