jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih saja marak terjadi.
Christina juga menegaskan langkah tegas penindakan hukum tersebut perlu diikuti dengan upaya pencegahan yang efektif.
BACA JUGA: Serikat Pekerja IMMPI: 2023 Tahun Membasmi Mafia TPPO
Berkaitan dengan ini Christina mempertanyakan sekaligus mengingatkan sejauh mana efektivitas serta kinerja Gugus Tugas Penanganan dan Penindakan TPPO yang sudah dibentuk, ditambah lagi dengan adanya Perpres Nomor 19 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Nasional PP TPPO.
“Mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak,” ungkap Christina kepada wartawan, Sabtu (8/4).
BACA JUGA: Tegas, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Melawan Sindikat TPPO
Christina mempertanyakan sejauhmana efektivitas kinerja 24 Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Menko PMK selaku Ketua Gugus Tugas Pusat TPPO? Bagaimana juga Gugus Tugas ini terbentuk di daerah-daerah, utamanya di daerah yang selama ini banyak warganya jadi korban?
“Ketika ada komitmen untuk tegas memberantas, maka aspek pencegahan di hulu perlu dikerjakan juga,” tegas Christina.
BACA JUGA: Polisi Bongkar Kasus TPPO di Singkawang, 2 Pelaku Ditangkap
Christina sebelumnya, Kamis (6/4) hadir sebagai narasumber diskusi publik terkait TPPO bersama Menko Polhukam Mahfud MD yang diselenggarakan oleh BP2MI di Batam.
Pada kesempatan tersebut, Christina mengapresiasi komitmen kuat dari pemerintah untuk melakukan penindakan hukum TPPO, apalagi belakangan Menko Polhukam Mahfud MD cukup getol membicarakan ini.
“Kita melihat ada keseriusan, belum lama ini Polri berhasil ungkap dan tangkap jaringan pelaku TPPO. Sekarang aksi nasional sampai daerah juga harus mengikuti komitmen yang sama, pencegahannya seperti apa," ucapnya.
Menurut dia, dari regulasi Indonesia sudah cukup mumpuni merespon TPPO tinggal diikuti dengan implementasi di lapangan yang serius dan berkelanjutan.
“Kalau ada 24 kementerian yang ikut dalam kerja besar ini maka itu bukan pekerjaan mudah. Demikian pula halnya implementasi sampai ke daerah itu menjadi sangat penting. Sejauh mana pekerjaan besar ini dilakukan sampai ke tingkat daerah?" kata Christina yang juga politikus Partai Golkar ini.
Bagi Christina, aspek pencegahan sama pentingnya dengan upaya penindakan hukum. Terkait kejadian belakangan yang banyak mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat, Christina mendukung penuh komitmen Kemenko Polhukam dan BP2MI yang punya ketegasan merespons keterlibatan oknum aparat terkait TPPO.
“Sikap tegas pemerintah untuk tidak memberi toleransi keterlibatan oknum aparat kita apresiasi. Semoga ini semua jadi momentum perbaikan agar kita lebih baik lagi ke depannya,” pungkas Christina.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari