jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Sarmuji mengapresiasi strategi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak investor lokal untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sarmuji menyampaikan hal itu merespons Sugianto Kusuma alias Aguan melalui perusahaan pengembang Agung Sedayu Group memimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
BACA JUGA: Garap Reforestasi IKN, MIND ID Tanam Puluhan Ribu Pohon
Dari Konsorsium PMDN itu diperkirakan nilai investasi yang masuk ke IKN sekitar Rp 30-40 triliun, yang rencananya akan mulai melakukan groundbreaking pada September 2023.
Saat ini, pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik dalam lainnya sebagai bukti keseriusan pemerintah membangun IKN Nusantara.
BACA JUGA: Terbitkan Sertifikat Tanah IKN, Menteri Hadi Sampaikan Pesan untuk Investor
Pasalnya, salah satu cara menarik investor asing untuk berinvestasi di IKN adalah memberikan bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan lainnya tengah dikerjakan pemerintah.
“Investor asing itu nyaris tidak mungkin mau melakukan atau memberikan investasi dasar seperti jalan, pelabuhan. Jadi, pemerintah itu harus berinvestasi di infrastruktur dasar,” kata Muhammad Sarmuji pada Sabtu (19/8).
BACA JUGA: Pakar Dukung Rencana Bahlil Kembangkan Pulau Rempang Jadi Kawasan Ekonomi Baru
Menurut Sarmuji, setelah infrastruktur dasar telah dibangun oleh pemerintah, maka ia meyakini para investor akan berbondong-bondong datang berinvestasi di IKN tanpa pemerintah sibuk mencari.
Politikus Partai Golkar itu menilai investor tidak berani menanam investasi di satu wilayah kalau belum ada bukti pembangunan, khususnya pembangunan dasar.
“Nanti kalau infrastruktur dasarnya sudah baik, akan banyak investor yang mau masuk, tetapi kalau infrastruktur dasarnya enggak ada, siapa yang mau yakin kalau IKN itu mau diseriusin. Namun, nanti seiring adanya infrastruktur dasar, hampir bisa dipastikan investor akan masuk. Kenapa? Itu berarti negara ini serius mau membangun IKN,” ujar Sarmuji.
Lebih lanjut, Sarmuji menyampaikan para investor tidak akan ragu menanamkan investasinya dengan melihat prospek IKN yang dinilai cukup menjanjikan di masa depan.
Sebab, kata Sarmuji, pemerintah secara serius memindahkan dan mempersiapkan Ibu kota baru dengan matang.
“Orang mau naruh duitnya di IKN juga harus ada kepastian. Kalau enggak ada, siapa yang mau juga. Kalau nanti serius dan lengkap, investor yakin pemerintah serius mau memindahkan ibu kota, baru berharap orang untuk masuk. Itu aja logika dasarnya,” kata Sarmuji.
Sebagaimana dikatakan Menteri Bahlil pemerintah menargetkan dana pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 500-600 triliun.
Pembangunan IKN ini akan dikerjakan secara optimal, karena tujuan pemerintah adalah menjadikan IKN representasi kota masa depan di Indonesia. Untuk itu, pembangunan IKN ini butuh dana besar.
Sarmuji pun mendukung target pemerintah soal dana pembangunan IKN sebesar Rp 500-600 triliun, karena pembangunan ibu kota baru butuh dana besar, apalagi pembangunan itu dimulai dari awal dan dirancang sebagai kota masa depan di Indonesia.
“Ya membangun, memang membangun ibu kota baru membutuhkan dana besar, apalagi ibu kota baru yang dirancang sedemikian canggih dan itu lebih besar, untuk melihara lalu lintas mudik aja butuh dana besar, memperbaiki saja apalagi membangun ibu kota baru,” kata Sarmuji.
Sarmuji pun yakin pemerintah mampu menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar dalam waktu satu tahun, dan bisa digunakan pada tahun depan.
“Kalau dalam satu tahun pasti enggak, tetapi kalau ada wujudnya pasti berlipat ganda. Iya, tergantung fungsinya, kalau fungsinya 100 persen ya enggak, tapi kalau hanya secara simbolik kita bisa meninjau di situ, bisa upacara di situ, itu mungkin bisa,” ungkapnya.
Sarmuji mengatakan pemerintah tetap fokus membangun infrastruktur dasar di IKN sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota negara baru.
Sarmuji pun menyarankan agar pemerintah tidak perlu menanggapi kritik publik soal progres pembangunan IKN dengan sanggahan, tetapi ditanggapi dengan bukti pembangunan yang nyata.
“Namun, kalau disuruh semua sesuai marketnya ya enggak lah. Membangun IKN itu di mana-mana butuh waktu bertahun-tahun, enggak mungkin satu atau dua tahun, kan kita (pemerintah) bukan Bandung Bondowoso, jadi yang wajar-wajar saja,” tegas Sarmuji.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan tujuan negara dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun depan di IKN.
Bahlil juga menelusuri permasalahan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor.
"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan, yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ujar Bahlil kepada pihak Otorita IKN.
Bahlil melihat bahwa kebutuhan infrastruktur bagi para investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera.
Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan.
"Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini. Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah," pungkas Bahlil.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari