Pakar Dukung Rencana Bahlil Kembangkan Pulau Rempang Jadi Kawasan Ekonomi Baru

Rabu, 16 Agustus 2023 – 18:09 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan Pulau Rempang di Batam Kepulauan Riau.

Bahlil menyamaikan hal itu seusai melaksanakan rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang yang berlangsung di Hotel Marriott Batam baru-baru ini.

BACA JUGA: Menteri Bahlil Siapkan Strategi untuk Mengembangkan Pulau Rempang di Batam

Pakar ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Rosdiana Sijabat mendukung rencana Bahlil dalam pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City" bakal mendatangkan banyak manfaat.

Sebab, posisi pulau ini sangat dekat dengan beberapa negara di selat Malaka seperti Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain.

BACA JUGA: Pakar Apresiasi Kinerja Cemerlang Menteri Bahlil Lewat Investasi

“Posisinya sangat strategis menurut saya untuk kepentingan perdagangan, kepentingan lalu lintas industri barang dan jasa maupun potensi pariwisata. Kita tahu pulau ini sangat strategis, dekat ke Singapura, dekat sekali ke Malaysia dan negara-negara terdekat di kawasan Selat Malaka,” kata Rosdiana, Rabu (16/8).

Menurut Rosdiana, jika arah pengembangan Pulau Rempang ini dengan konsep ekonomi “Green and Sustainable City", dibangun dengan konsep berkelanjutan (sustainable city) atau sustainable region sangat baik.

BACA JUGA: Menteri Bahlil Sebut Kepemimpinan Syamsuar Angkat Investasi dan Ekonomi Riau

Sebab, menurut Rosdiana, ke depannya semua pembangunan di kawasan Pulau Rempang sudah seharusnya berkesinambungan.

“Ini adalah kawasan-kawasan yang mungkin akan didesain sedemikian rupa. Jadi, mungkin lebih mudah tergantung seperti tadi, bagaimana masyarakat setempat bisa menerima, bagaimana pelaku-pelaku ekonomi yang tentunya punya kepentingan ekonomi di sana bisa dilibatkan. Nah, ini yang penting,” ujarnya.

Rosdiana menuturkan pengembangan ekonomi baru di Pulau Rempang juga perlu melibatkan masyarakat lokal agar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

“Melibatkan pelaku ekonomi yang ada, kemudian melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan Rempang Eco-City, sehingga masyarakat juga merasa menjadi bagian dari pengembangan ini, ketika mereka sudah merasa menjadi bagian dari pengembangan kawasan Rempang Eco-City, pasti mereka juga akan support,” katanya.

Selain itu, Rosdiana menyebut pengembangan Pulau Rempang ini juga akan menguatkan perekonomian nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terhadap Pulau Jawa, karena selama ini 50 persen PDB nasional dari Pulau Jawa.

“Jadi, kalau misalkan ada sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru yang datangnya dari Sumatra, maka nanti pertumbuhan ekonomi kita itu tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, tetapi tentunya ini masih sangat awal. Pertama, misalkan tergantung nanti kelancaran ini, pasti biasanya kalau pengembangan kawasan baru itu tantangan utamanya itu pelepasan lahan, prosesnya itu pasti sangat lama dan panjang,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Rosdiana, perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melancarkan pengembangan Pulau Rempang ini, khususnya soal pemenuhan hak masyarakat setempat.

Menurut Rosdiana, jika pemerintah abai terhadap hak masyarakat setempat maka rencana baik ini akan terhambat, dan peluang mendapatkan investasi dari luar juga akan terhambat.

“Pemerintah sebenarnya bisa melakukan relokasi dan menyediakan manfaat ekonomi yang lebih tinggi untuk masyarakat setempat dari apa yang mereka miliki sekarang, seharusnya itu tidak menjadi kendala, tetapi kalau bagi masyarakat pengembangan Rempang, terus mereka harus keluar dari Rempang dan mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik, ini pasti menjadi problem," paparnya.

Lebih jauh, Rosdiana menjelaskan permasalahan lahan jika kemudian telah selesai maka investor akan lebih tertarik untuk cepat melakukan investasi.

“Padahal bagi kita kalau misalkan smooth pelepasan lahan itu bagi investor menarik untuk datang di sini,” ungkapnya.

Dari catatannya, Rosdiana mengakui ada beberapa investor besar dari Tiongkok tertarik untuk berinvestasi di Pulau Rempang, dan hal ini menjadi angin segar buat pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pulau Rempang dimana peluang lapangan kerja baru untuk mereka sangat terbuka lebar.

Dia mengaku sudah mendengar ada investor besar dari China (Tiongkok) yang sangat tertarik dan investor-investor dari Tiongkok ini pasti melirik. Sebab, Indonesia salah satu tujuan investor dari Tiongkok.

“Mereka (Tiongkok) sudah punya pengalaman investasi yang cukup baik di Indonesia. Manfaatnya apa ini, pasti manfaatnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Dengan masuknya investasi dari China, Rosdiana berpendapat potensi investor asing lainnya juga akan melirik dan ikut turut serta berinvestasi dalam proyek tersebut.

“Jadi, kalau ada pengembangan kawasan yang baru bagi investor dari Tiongkok, itu akan menarik masuk investor asing, mereka akan mengikuti gitu ya,” katanya.

Rosdiana pun melihat pengembangan Pulau Rempang ini akan menjadi kawasan perdagangan bebas, dan juga akan ada pelabuhan bebas karena berada di lokasi yang sangat strategis.

Oleh sebab itu, tugas pemerintah pusat dan daerah saat ini adalah memastikan pembebasan lahan tidak bermasalah agar investor berani masuk untuk berinvestasi.

“Menurut saya sungguh strategis posisinya, jadi pemerintah perlu membuat bagaimana penyelesaian lahan, relokasi dan lain-lain. Ini tidak menjadi problem sehingga bagi investor asing yang ingin masuk untuk financingnya, tidak ada isu-isu yang secara politik ekonomi kedaerahan mengganggu tujuan mereka untuk datang ke Pulau Rempang ini,” tegas Rosdiana.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membuat rencana strategis pengembangan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Bahlil memaparkan hal itu usai melaksanakan rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang yang berlangsung di Batam.

"Saya bersama wali kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa rencana pengembangan ini harus dilakukan dalam mendorong investasi," ujar Bahlil.

Bahlil meyakini pengembangan Pulau Rempang bakal mendatangkan banyak manfaat, di antaranya membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, para generasi muda di sana pun akan mendapatkan pelatihan (kursus) atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel.

Bahlil berharap pelatihan ini untui memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung pengembangan Rempang Eco-City dapat terpenuhi dengan baik.

“Keterlibatan masyarakat akan maksimal. Industri di sana nantinya akan membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan. Masyarakat Kepri, khususnya dari Pulau Rempang akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah dalam memberikan harapan kepada generasi penerusnya," ungkap Bahlil.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler