jpnn.com, KOLAKA TIMUR - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Umar Arsal meminta Satuan Kerja (Satker) Penanggung Jawab Pembangunan Bendungan Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal.
Ketua Divisi Bantuan Bencana dan Darurat DPP Partai Demokrat (PD) ini mengatakan, anggaran proyek tahun jamak yang bersumber dari APBN itu harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Persiapan Sail Sabang Aceh Minim, Pemerintah Pusat Perlu Terlibat
"Kami minta anggaran negara harus benar-benar berjalan dengan baik dan efektif agar masyarakat bisa merasakan hasilnya," kata Umar Arsal, Minggu (6/8).
Bendungan Ladongi akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan irigasi seluas 3.604 hektare, dengan jumlah petani yang mendapat manfaat 2.426 jiwa. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pemenuhan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengendalian bencana banjir dan obyek wisata.
BACA JUGA: Inilah 10 Wakil Rakyat Terbaik 2017 Versi Panggung Indonesia
Saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya di Sultra, Umar langsung memantau pembangunan bendungan itu. Sudah menjadi tugas dan kewajibannya memastikan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.
“Saya minta Satker pembangunan bendungan agar memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dalam rangka pemberdayaan dan mengurangi angka pengangguran," ujar Umar didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra Jumardin dan Ketua Rumah Aspirasi Umar Arsal, Supyan Hadi.
BACA JUGA: Erwin Janji Jaga Kepercayaan Masyarakat Bumi Khatulistiwa
Menurut Umar, pembangunan bendungan terbesar dan satu-satunya di wilayah Sultra itu sudah diperjuangkan sejak 2013. Saat ini, perjuangan itu sudah terealisasi. Karena itu, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di PD ini ingin pembangunan itu berjalan dengan baik. "Apalagi pembangunan tersebut ada di wilayah daerah pemilihan saya, jadi perlu didorong agar bisa berjalan dengan baik," tegas Umar.
Kepala Satker Bendungan Ladongi Wiwin Andoro mengatakan, saat ini pembangunan baru mencapai 8,7 persen. Target penyelesaian pembangunan adalah 2010. Hanya saja, PT Hutama Karya dan Bumi Karsa selaku kontraktor berjanji akan menyelesaikannya lebih cepat pada 2019 nanti.
Dia menjelaskan, tahapan teknis anggaran pembangunan itu adalah Rp 20 miliar pasa 2016 lebih, Rp 155 miliar lebih pada 2017, Rp 259 miliar lebih pada 2018, Rp 303 miliar pada 2019, Rp 126 miliar pada 2010.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Kapolda Kalbar Dilantik Gantikan Karolin
Redaktur & Reporter : Boy