jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substansial dan produktif, serta sering menimbulkan kegaduhan.
Hal ini diungkap Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat memimpin rapat kerja dengan Menag Fachrul Razi, Selasa (8/9).
BACA JUGA: Soal Pernyataan Menag Fachrul Razi, Ustaz Erick Yusuf: ini yang Jadi Bahaya
Yandri mengatakan pernyataan Fachrul yang bikin gadus itu mulai dari pelarangan cadar, celana cingkrang.
Bahkan, kata Yandri, yang terbaru adalah pernyataan Fachrul soal institusi pemerintah memiliki banyak peluang disusupi paham radikal yang diawali dengan mengirimkan anak-anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti seorang anak yang bahasa Arab dan hafal Al-Qur'an atau hafiz.
BACA JUGA: Fadli Zon Kritik Menteri Agama, Kali Ini Bukan soal Good Looking
"Sungguh hal ini merupakan pernyataan dan sikap yang tidak arif," kata Yandri.
Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa hal ini sengaja ia sampaikan terbuka, mengingat banyak sekali ulama maupun pondok pesantren yang mencetak anak hafal Al-Qur'an yang menghubungi Komisi VIII DPR.
BACA JUGA: Prof Malik Fadjar Meninggal Dunia, Fahri Hamzah Bicara Utang Budi
"Termasuk pondok pesantren kami, termasuk keluarga saya yang banyak hafal Al-Qur'an, Pak, rasanya tersinggung sekali Pak dengan pernyataan bapak yang seolah-olah menarasikan orang hafal Al-Qur'an itu radikal, orang pandai bahasa Arab itu radikal," ungkap dia.
Yandri lantas mempertanyakan, di mana tempat yang radikal itu, kemudian siapa dan bagaimana yang dimaksud menag dengan hal tersebut.
"Saya kira ini kegelisahan sekali bagi umat Islam, menarasikan orang yang hafal Al-Qur'an, good looking, dan pandai bahasa Arab itu sebagai sumber utama radikalisme," kata Yandri.
Selain itu, Yandri menyoroti rencana sertifikasi bagi penceramah, dai atau ustaz yang menimbulkan banyak penolakan.
Menurut Yandri, menag perlu mengklarifikasi persoalan ini.
"Jadi, kalau bisa hal-hal yang masih dalam kajian atau belum menjadi keputusan apalagi belum ada kesepakatan di antara kita (kemenag dan DPR, red), sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu," ungkap Yandri Susanto. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy