jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mempertanyakan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pembinaan narapidana teroris.
Termasuklah pascainsiden d Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
BACA JUGA: BNPT: Ratusan Eks Napi Teroris Tak Ulangi Perbuatan
"Bagaimana program deradikalisasi yang selama ini mereka kerjakan? Jika memang sudah berjalan dengan baik, kenapa bisa jadi seperti ini?" kata Aboe saat rapat kerja dengan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius dan jajaran di gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/5).
Selain itu dia meminta BNPT menjelaskan mengenai kewenangan penempatan napi terorisme.
BACA JUGA: Kaukus Pancasila Yakini Efektivitas UU Antiterorisme Baru
Aboe mempertanyakan pihak yang berhak menentukan posisi tahanan di lembaga pemasyarakatan
"Apakah ini kewenangan menkumham atau kewenangan BNPT? Termasuk harus menjelaskan kenapa ada napi teroris yang menumpuk di Mako Brimob, ini kebijakan siapa?" katanya.
BACA JUGA: Peneliti UI Nilai BNPT Lemah Dalam Menangani Terorisme
Selain itu pascabom Surabaya, Jawa Timur, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat menyinggung bahwa pelaku adalah alumni Suriah.
Dengan alasan tersebut didesaklah DPR agar segera mengesahkan RUU Antiterorisme dengan alasan UU yang ada saat itu
tidak mampu menjangkau orang yang pulang dari Suriah.
"Meskipun beberapa hari kemudian pernyataan tersebut dikoreksi oleh Kapolri," katanya.
Nah, Aboe meminta, BNPT memberikan penjelasan sebenarny seberapa membahayakan para WNI yang pulang dari Suriah ini. Apakah mereka di sana memang menjalankan kegiatan perang atau lainnya.
"Jika dikatakan membahayakan, apakah BNPT melakukan pemetaan posisi mereka dan kegiatan yang dilakukan ? atau langkah apa yang dilakukan oleh BNPT untuk para WNI ini?" ujarnya
Hal lain yang perlu dijelaskan BNPT adalah adanya pernyataan bahwa terdapat tujuh perguruan tinggi yang terpapar radikalisme.
Apa yang disampaikan ini tentunya meresahkan masyarakat. "Apa memang situasinya separah itu, jangan sampai ini menjadi kekhawatiran baru bagi orang tua yang mau mengkuliahkan anaknya," ungkapnya.
Dia menegaskan BNPT harus mampu menjelaskan ke publik, instrumen yang digunakan untuk mengambil kesimpulan ini.
Selain itu parameter apa yang digunakan untuk menilai mahasiswa itu radikal atau tidak.
"Sehingga publik mendapat gambaran yang utuh dari kesimpulan yang diambil," kata politikus PKS itu.(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Silaturahmi dan Sosialisasi Jadi Kunci Deradikalisasi
Redaktur & Reporter : Boy