jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mempertanyakan kepentingan Transparency International Indonesia (TII) di balik pernyataannya yang menuding Parlemen Indonesia telah gagal mengawasi korupsi sektor pertahanan bersama 82 negara lainnya.
"Ini kasusnya tidak jelas. Komisi I malah ingin mempertanyakan kepentingan apa di balik penilaian itu?," kata Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (18/9).
BACA JUGA: Ditolak PPI Jerman, Foke Bawa PPI Tandingan
Selain itu, politisi PKS tersebut juga menyoal metodelogi riset yang digunakan dalam penelitian dan validitas data. Manfudz Siddiq mengatakan akal sehat meragukan obyektifitas riset TII itu.
"Saya sudah konfirmasi ke rekan-rekan Komisi I, tidak satu pun diantara kami yang diwawancara atau diminta penjelasan sebagai salah satu proses penelitian. Saya ragukan sumber data dan hasil penelitian itu. Terlalu tendensius," ujar Mahfudz Siddiq.
Bila kasus korupsi yang digunakan sebagai parameter, kita juga ingin mendapatkan data korupsi yang dia maksud. "Mana contoh kasus bahwa telah terjadi korupsi di kalangan TNI, mana?," pinta dia.
BACA JUGA: Korban Sinabung Kekurangan Masker dan Makanan Bayi
Kalau mereka punya data dugaan kasus korupsi di TNI dan itu melibatkan anggota Dewan, wajar bila DPR dinilai gagal. "Ini kan kasusnya tidak jelas, DPR pun tak punya kaitan sama sekali, maka apa maksud balik penilaian dan publikasi TII itu," ujar Mahfudz.
Terakhir dikatakannya, sejak tahun 2010, Komisi I DPR selalu memanggil seluruh mitrakerja terkait perencanaan, penganggaran, dan pengadaan di TNI. "Sedikit saja terindikasi adanya kejanggalan dalam proses atau pelaksanaan anggaran yang sudah disepakati, Komisi I pasti melakukan rapat gabungan dengan pihak-pihak terkait sebagai bentuk pengawasan," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Hadiri Deklarasi PPI, Saan Tak Takut Sanksi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekonstruksi Dugaan Suap di MA Digelar di 4 Tempat
Redaktur : Tim Redaksi