jpnn.com, JAWA TIMUR - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan perlu ada intervensi Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dalam rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
Menurut dia, pembangunan pelabuhan itu menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi.
BACA JUGA: Novita Apresiasi PP-LIPI Gelar Rapat Pleno di Gedung DPR RI
"Sehingga intervensi APBN dibutuhkan untuk memancing investor berinvestasi di Bangkalan," kata dia seusai melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan, Bangkalan, Jawa Timur, Senin (24/10).
Dia menjelaskan soal studi yang dibutuhkan, perencanaan dan sebagainya itu sudah berjalan, tinggal political will dari Pemerintah saja, bagaimana agar komisi V DPR RI mendorong Pemerintah betul-betul bisa merangsang para investor bisa masuk ke sini.
BACA JUGA: Ada Aksi Lempar Tanggung Jawab di Tragedi Kanjuruhan, DPR RI Bakal Lakukan Ini
"Dengan cara seperti tadi yang saya maksud bahwa kami butuh APBN mengintervensi minimal langkah awal untuk investasi disini," ungkapnya.
Andi menilai, seharusnya Pemerintah Pusat harus segera menindaklanjuti peraturan Presiden yang dikeluarkan tersebut.
BACA JUGA: BKSAP DPR RI Mendorong Negara Maju Penuhi Dana Perubahan Iklim Melalui GCF
Menurutnya Pemerintah dapat menghidupkan kembali program kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang telah dibubarkan sebelumnya.
Sehingga, program BPIW bisa dilanjutkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) maupun Kementerian Perhubungan.
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan Komisi V DPR RI guna mempercepat pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan adalah dengan memberikan hasil kunjungan kerja reses ini pada forum rapat kerja nantinya bersama mitra kerja.
Andi mengakui, dengan alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 20 Triliun untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, memang tidak bisa mengandalkan APBN di masa-masa pandemi Covid-19 sekarang ini.
Namun, kata dia, bukan berarti tidak ada jalan lain.
"Ada beberapa pola-pola lain seperti misalkan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sementara ini jadi program kami, namun kami harapkan bagaimana APBN bisa memancing minat swasta," tuturnya.
Andi melanjutkan, jika Pemerintah tidak bisa memunculkan APBN lebih awal guna memancing para investor agar segera berinvestasi.
Setidaknya ada intervensi APBN meskipun tidak secara keseluruhan, minimal akses jalan masuk ke pelabuhan dapat dibenahi lebih dulu.
Sehingga, ungkapnya memungkinkan nantinya akan ada investor yang berinvestasi di sana.
"Peraturan presiden seharusnya memberikan perhatian khusus dengan kondisi ini, dan salah satu hal kami melakukan kunjungan kerja ke sini adalah bagaimana agar mendorong program ini bisa terlaksana secepat mungkin," ungkap dia.
Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan merupakan salah satu objek pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 80 Tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Bulupandan direncanakan sebagai Kota Pelabuhan, poros dan simpul pertumbuhan ekonomi.
Pelabuhan ini juga nantinya akan menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa berskala nasional dan internasional.
Pemerintah Daerah sampai saat ini terus berupaya dan mengharapkan agar rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan dapat segera terealisasi.
Turut hadir dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Bangkalan diantaranya: Sri Rahayu, Sadarestuwati (F-PDIP), Ali Mufthi, Muhammad Fauzi (F-PG), Sumail Abdullah (F-Gerindra), Syarief Abdullah Alkadrie, Sri Wahyuni (F-Nasdem), Syafiuddin (F-PKB), Sigit Sosiantomo, Syahrul Aidi Mazaat (F-PKS), Anwar Hafid (F-PD), dan Muhammad Aras (F-PPP). (jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR RI Ajak Parlemen Dunia Bangun Kerja Sama Multilateral
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian